Teropongpost, Penajam Paser Utara – Program inovatif PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) kembali memperoleh pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Apresiasi tersebut diberikan atas berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dinilai berhasil memperkuat ekonomi lokal, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Penghargaan tersebut diserahkan Pemerintah Kabupaten PPU kepada PHKT dalam Rapat Koordinasi Forum CSR Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Selasa (14/7/2026). Piagam penghargaan disampaikan langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, kepada Head of Communication, Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, sebagai bentuk apresiasi atas implementasi Program Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat (PPM) yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap konsistensi PHKT dalam mengembangkan program CSR yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan ekonomi produktif, pengelolaan sumber daya lokal, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Beberapa program unggulan yang mendapat perhatian dalam penilaian tersebut meliputi Semur Cendawan (Semai Jamur dengan Cerdas dan Berwawasan Pangan), GERBANG INSAN MAPAN (Gerakan Pembangunan Integrasi Perikanan dan Pertanian Menuju Kemandirian Pangan), serta PUSAKA (Pemanfaatan Ulang Sabut Kelapa). Ketiga program tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal secara lebih optimal.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa program CSR perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar aktivitas filantropi perusahaan. Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah menjadikan sinergi antara sektor usaha dan pemerintah daerah sebagai faktor penting dalam mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan program CSR melalui proses perencanaan yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, serta masyarakat setempat agar setiap kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
“Kalau program CSR tepat sasaran, masyarakat akan merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan. Ini juga akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap kelancaran operasional perusahaan itu sendiri,” ujar Mudyat.
Forum CSR 2026 mengangkat tema “Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Usaha dalam Pembangunan Daerah.” Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, jajaran perangkat daerah, perwakilan 37 perusahaan anggota Forum CSR, kalangan akademisi, serta unsur Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI).
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menilai bahwa implementasi CSR seharusnya diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang mampu memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat, sekaligus menciptakan fondasi bagi keberlanjutan aktivitas dunia usaha di daerah.
Sementara itu, Head of Communication, Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat program-program pemberdayaan yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Bagi kami, penghargaan ini menjadi energi positif untuk terus mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, melahirkan inovasi lokal, memperkuat ekonomi inklusif, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Elis.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan berbagai program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar setiap program mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu program yang terus dikembangkan adalah Semur Cendawan, yakni pengembangan budidaya jamur tiram di Kelurahan Waru sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan kelompok binaan, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis pangan lokal.
Di sektor pertanian terpadu, GERBANG INSAN MAPAN mengintegrasikan budidaya hortikultura, mina padi, perikanan, hingga pemanfaatan Black Soldier Fly (BSF) sebagai sumber pakan alternatif. Pendekatan tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui sistem pertanian yang terintegrasi.
Adapun melalui program PUSAKA di Kelurahan Saloloang, PHKT mendorong pemanfaatan limbah sabut kelapa menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti cocofiber, cocopeat, cocopot, dan cocomesh. Selain mengurangi dampak pencemaran akibat pembakaran limbah, program ini juga membuka peluang usaha baru, terutama bagi kelompok perempuan dan ibu rumah tangga melalui penerapan konsep ekonomi sirkular.
Di sisi lain, Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Indrawan, menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan operasi industri hulu migas melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
“Di PHI, kami percaya bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang berdaya dan mandiri serta lingkungan yang lestari akan mendukung keberlanjutan produksi migas perusahaan untuk puluhan tahun ke depan. Karena itu, kami terus mengembangkan program PPM bersama pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Dony.
Menurutnya, PHI bersama seluruh anak perusahaan, termasuk PHKT, akan terus memperluas implementasi program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Sebagai bagian dari PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang mengelola Zona 10 Wilayah Kerja Kalimantan Timur dan Attaka, PHKT menjalankan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi sosial dan pengembangan masyarakat yang sejalan dengan keberlanjutan industri energi nasional melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.
