Teropongpost, JAKARTA — Bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menjadi perhatian seiring meningkatnya kompleksitas tantangan pertahanan maritim Indonesia. Dalam pembahasan mengenai figur yang dinilai memiliki pengalaman relevan, nama Laksamana Madya TNI Hersan turut mengemuka dengan rekam jejak yang mencakup kepemimpinan kapal perang, komando armada, penugasan di lingkungan kepresidenan, hingga jabatan strategis dalam struktur TNI.
Pembicaraan mengenai calon Kasal tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan memperkuat kesiapan operasional TNI Angkatan Laut, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan kemampuan menghadapi dinamika keamanan kawasan. Dalam konteks tersebut, pengalaman Hersan menjadi salah satu aspek yang dapat dicermati untuk memahami kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan institusi pertahanan laut.
Rekam karier calon kasal, Laksamana Madya TNI Hersan memperlihatkan keterlibatan dalam sejumlah bidang penugasan dengan karakter tanggung jawab berbeda. Pengalaman di kapal perang, komando armada, serta lingkungan strategis pemerintahan dan pengawasan internal TNI memberikan perspektif mengenai pengelolaan operasi, organisasi, dan koordinasi kelembagaan. Meski demikian, rekam jejak tersebut tidak dengan sendirinya menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai Kasal.
Hersan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 1994. Dalam perjalanan dinasnya, ia pernah dipercaya memimpin sejumlah kapal perang, di antaranya KRI Diponegoro-365 dan KRI Slamet Riyadi-352. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya di lingkungan operasional TNI AL.
Selain penugasan di laut, Hersan pernah menjalankan tugas sebagai ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014–2016. Ia kemudian menjabat Sekretaris Militer Presiden pada 2022–2023, posisi yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan tugas kepresidenan di bidang militer.
Pada periode berikutnya, Hersan dipercaya menjadi Panglima Komando Armada III pada 2023–2025. Setelah menyelesaikan penugasan tersebut, ia mengemban jabatan Inspektur Jenderal TNI. Rangkaian penugasan itu menunjukkan bahwa perjalanan kariernya tidak hanya berlangsung dalam lingkup operasi laut, tetapi juga mencakup komando organisasi dan fungsi pengawasan.
Pengalaman Lintas Penugasan dan Tantangan Kepemimpinan
Dalam organisasi militer, pengalaman operasional dan kemampuan mengelola organisasi merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Penguasaan aspek teknis di lapangan perlu didukung kemampuan mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi, dan menjaga pelaksanaan tugas sesuai ketentuan.
Pengalaman memimpin kapal perang memberikan pemahaman terhadap kebutuhan operasi di laut, sedangkan penugasan pada tingkat komando armada menuntut pengelolaan satuan dalam lingkup yang lebih luas. Di sisi lain, jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan pengawasan internal menghadirkan tanggung jawab yang berbeda, termasuk koordinasi dan pengendalian organisasi.
Namun, penilaian terhadap seorang calon pemimpin tidak semestinya hanya bertumpu pada daftar jabatan yang pernah diemban. Kinerja selama bertugas, integritas, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta kesesuaian dengan kebutuhan organisasi juga menjadi unsur penting dalam menilai kapasitas kepemimpinan.
Hersan juga digambarkan sebagai sosok yang ramah dan disenangi anggota. Karakter interpersonal semacam ini dapat menjadi unsur pendukung dalam membangun komunikasi dan menjaga hubungan kerja di lingkungan militer. Meski demikian, penilaian mengenai karakter kepemimpinan idealnya ditopang oleh rekam kinerja dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di lingkungan militer yang menuntut disiplin dan kesiapsiagaan tinggi, kepemimpinan tidak hanya diukur melalui ketegasan dalam memberikan perintah. Kemampuan menjelaskan arah kebijakan, mendengarkan masukan, menjaga kepercayaan, dan memastikan kesiapan personel juga berperan dalam membangun soliditas satuan.
Tantangan Pertahanan Maritim Membutuhkan Strategi Terpadu
Pemerhati militer Dar Edi Yoga menilai bahwa tantangan kepemimpinan TNI Angkatan Laut ke depan semakin kompleks. Perkembangan situasi kawasan, kebutuhan menjaga kedaulatan wilayah perairan, modernisasi alutsista, dan penguatan interoperabilitas antarmatra membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan operasional sekaligus mampu merumuskan arah strategis pertahanan.
“Pengalaman Hersan di kapal perang, komando armada, dan penugasan strategis merupakan bagian dari rekam jejak yang relevan untuk dicermati dalam pembahasan calon pemimpin TNI AL,” kata Dar Edi Yoga, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan pengalaman lintas penugasan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam diskusi mengenai kepemimpinan TNI AL. Namun, kebutuhan organisasi tidak dapat dipenuhi hanya melalui pengalaman individual. Kesiapan armada juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia, dukungan logistik, pemeliharaan alutsista, doktrin operasi, dan kemampuan bekerja sama dengan matra lain.
Modernisasi pertahanan laut pun memerlukan perencanaan yang berkesinambungan. Pengadaan alutsista perlu diiringi penguatan kemampuan personel, kesiapan infrastruktur, sistem pemeliharaan, serta dukungan anggaran yang memadai. Dengan demikian, kepemimpinan Kasal harus mampu menyelaraskan kebutuhan operasional saat ini dengan agenda pembangunan kekuatan jangka panjang.
Selain itu, perubahan lingkungan keamanan maritim menuntut kemampuan membaca risiko secara cermat dan menyesuaikan prioritas organisasi. Perlindungan kepentingan nasional di laut membutuhkan kesiapan menghadapi beragam tantangan, sekaligus koordinasi yang efektif dengan institusi terkait sesuai kewenangannya.
Mekanisme Penetapan Kasal Tetap Menjadi Kewenangan Negara
Di tengah pembicaraan mengenai sejumlah figur, penentuan Kasal tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan dan keputusan negara yang berlaku. Karena itu, pembahasan tentang rekam jejak seorang perwira perlu dibedakan dari pengumuman atau keputusan resmi mengenai pengangkatan pejabat.
Pengalaman Hersan dapat menjadi salah satu bahan diskusi mengenai kebutuhan kepemimpinan TNI AL, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dirinya pasti akan menduduki jabatan tersebut. Penilaian yang menyeluruh perlu memperhatikan kebutuhan organisasi, kapasitas kepemimpinan, integritas, kinerja, serta prioritas pertahanan nasional.
Keterbukaan informasi mengenai mekanisme dan keputusan resmi juga penting untuk menjaga akurasi pemberitaan. Dalam isu strategis pertahanan, media perlu membedakan fakta yang telah dikonfirmasi, penilaian narasumber, dan spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin TNI Angkatan Laut akan menghadapi tanggung jawab besar untuk menjaga kesiapan armada, meningkatkan profesionalisme prajurit, dan memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Tantangan tersebut menuntut kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas sehari-hari, tetapi juga mampu memastikan pembangunan kekuatan laut berjalan secara terencana dan berkelanjutan.
Nama Laksamana Madya TNI Hersan menjadi salah satu figur yang dibicarakan karena pengalaman penugasannya di berbagai lingkungan organisasi. Namun, keputusan akhir tetap berada pada mekanisme resmi negara. Kepentingan yang lebih mendasar adalah memastikan kepemimpinan TNI AL ke depan mampu menjaga kedaulatan perairan Indonesia, memperkuat kesiapan operasional, dan mempertahankan soliditas prajurit sebagai fondasi kekuatan pertahanan laut.
