Teropongpost, TANGERANG – Pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) Jalan Tol Serpong–Balaraja untuk 31 bidang tanah yang terdampak pembangunan Seksi 2A telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada Selasa, 17 November 2026. Pembayaran ini menjadi bagian dari tahapan pengadaan tanah sekaligus upaya memenuhi hak masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol.
Pelaksanaan UGR Jalan Tol Serpong–Balaraja tersebut meliputi 6 bidang tanah di Desa Palasari dan 25 bidang tanah di Desa Mekarjaya. Proses pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan aspek administrasi serta pemenuhan hak para pemilik tanah terdampak.
Melalui pembayaran UGR Jalan Tol Serpong–Balaraja, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menyampaikan bahwa setiap tahapan pengadaan tanah harus dilaksanakan secara tertib, sesuai ketentuan hukum, dan tetap memperhatikan kepentingan warga.
“Kami memastikan setiap tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak masyarakat yang terdampak pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Pembayaran ganti rugi tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam mendukung kelanjutan pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A. Dalam proses pengadaan tanah, kepastian prosedur dan pemenuhan hak pemilik lahan menjadi unsur yang perlu dijaga agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur kelembagaan, antara lain Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong–Balaraja, PT Trans Bumi Serbaraja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, serta unsur Kepolisian dari Polresta Tangerang dan Polres Tangerang Selatan. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Keterlibatan lintas instansi mencerminkan pentingnya koordinasi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk mendukung tertib administrasi, memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan, serta menjaga agar hak masyarakat yang terdampak tetap menjadi perhatian dalam setiap proses.
Dari sisi tata kelola, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara kegiatan. Oleh karena itu, transparansi informasi, ketepatan prosedur, dan kejelasan pemenuhan hak pemilik tanah menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya.
Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi di Kabupaten Tangerang dan kawasan sekitarnya. Infrastruktur tersebut juga diharapkan memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan aksesibilitas dan keterhubungan wilayah.
Namun, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata ditentukan oleh penyelesaian konstruksi. Proses pengadaan tanah yang menghormati hak masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pengadaan tanah dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, tertib administrasi, dan perlindungan hak masyarakat. Komitmen tersebut menjadi landasan dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak warga.
Pelaksanaan pembayaran UGR bagi 31 bidang tanah ini menjadi bagian dari tahapan pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A. Ke depan, koordinasi antara pemerintah, pelaksana pembangunan, dan masyarakat tetap diperlukan agar setiap tahapan dapat berlangsung sesuai ketentuan serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.







