Teropongpost, JAKARTA – Proses seleksi Calon Anggota KIP (Komisi Informasi Pusat) Periode 2026–2030 memasuki tahapan penting menjelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI. Tahap ini dinilai strategis karena akan menentukan komposisi pimpinan lembaga yang memiliki mandat menjaga implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Perhatian publik terhadap seleksi Calon Anggota KIP semakin meningkat seiring besarnya peran Komisi Informasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut dipandang sebagai momentum untuk memperkuat pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menjelang tahapan fit and proper test, sejumlah kalangan mengingatkan agar proses pemilihan Calon Anggota KIP tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga integritas, kompetensi, independensi, serta rekam jejak para kandidat. Pertimbangan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi Komisi Informasi sebagai lembaga yang menjaga hak masyarakat atas akses informasi.
Pemerhati hukum dan keterbukaan informasi publik, Mohammad Dawam, menyampaikan apresiasinya terhadap proses seleksi yang telah berjalan hingga memasuki fase penentuan. Menurutnya, komisioner yang terpilih nantinya akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam merespons perkembangan teknologi digital dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.
Ia menilai bahwa penguatan tata kelola informasi publik perlu diselaraskan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerintahan yang akuntabel.
“Komisi Informasi ke depan tidak boleh hanya berperan pasif sebagai penyelesai sengketa informasi saja. Lembaga ini harus bertransformasi menjadi penggerak utama budaya transparansi di seluruh badan publik. Keterbukaan informasi merupakan fondasi paling penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujar Dawam di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Menurut Dawam, kualitas demokrasi sangat bergantung pada tersedianya akses informasi yang terbuka, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Publik memiliki hak untuk mengetahui proses perumusan kebijakan, penggunaan anggaran negara, serta pelaksanaan program pemerintah sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas publik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa semangat keterbukaan informasi juga perlu dijalankan secara proporsional. Menurutnya, regulasi harus mampu mencegah penyalahgunaan akses informasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun tindakan yang dapat mengganggu kinerja badan publik.
Lebih lanjut, Dawam menilai bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade perlu dievaluasi secara komprehensif. Perubahan lanskap digital, berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta dinamika hukum yang terus berubah dinilai memerlukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi Majelis Komisioner dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurutnya, jaminan tersebut diperlukan agar para komisioner dapat mengambil keputusan secara independen dan profesional tanpa adanya tekanan yang dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa informasi.
Saat ini, proses seleksi memasuki tahap yang menjadi kewenangan DPR RI melalui Komisi I. Dawam berharap lembaga legislatif dapat menjalankan proses penilaian secara objektif dengan mengedepankan kualitas personal, pengalaman, kapasitas kelembagaan, dan legitimasi moral para kandidat.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, keberadaan Komisi Informasi yang kuat, independen, dan kredibel dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka. Karena itu, hasil seleksi Calon Anggota KIP Periode 2026–2030 diharapkan mampu menghasilkan figur yang tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan hak publik atas informasi.
