JAKARTA – Peristiwa penolakan terhadap 3 pembantu Presiden di UGM yang terjadi dalam sebuah forum dialog akademik masih menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejumlah pengamat menilai kejadian tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai reaksi spontan mahasiswa, melainkan perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil.Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai insiden yang melibatkan 3 pembantu Presiden di UGM menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi pola komunikasi yang selama ini dibangun dengan publik. Menurutnya, penggunaan model komunikasi agresif dalam ruang-ruang diskusi terbuka berpotensi menimbulkan jarak antara pengambil kebijakan dan kelompok masyarakat kritis.
Direktur Eksekutif IndexPolitica mengatakan, pendekatan egaliter di ranah publik perlu lebih dikedepankan agar forum-forum akademik dapat berjalan sebagai ruang pertukaran gagasan yang setara. Dalam pandangannya, kehadiran pejabat negara di lingkungan kampus seharusnya membuka ruang dialog yang sehat, bukan menciptakan kesan adanya dominasi kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IndexPolitica Alip usai mengikuti sebuah podcast bersama sejumlah akademisi, pengamat, mantan anggota legislatif, serta perwakilan organisasi mahasiswa yang belakangan aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Alip, ruang akademik memiliki fungsi penting sebagai arena diskusi yang bebas, kritis, dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Karena itu, ia menilai setiap forum dialog harus menjamin adanya kesetaraan posisi antara peserta dan narasumber.
Ia mengamati bahwa dalam beberapa kesempatan, forum yang semestinya menjadi wadah pertukaran gagasan justru dipersepsikan sebagai sarana penyampaian informasi satu arah. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mengurangi makna dialog yang sesungguhnya.
Dalam kajian sosiologi politik, Alip menilai kampus merupakan salah satu ruang publik yang harus tetap independen dari pengaruh dominasi kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah perlu memperhatikan karakter kritis lingkungan akademik.
Menurutnya, respons mahasiswa dalam peristiwa tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi atas ketidakpuasan terhadap mekanisme komunikasi yang dianggap kurang memberikan ruang bagi perdebatan yang setara.
Alip juga berpendapat bahwa ketika saluran komunikasi formal tidak mampu mengakomodasi aspirasi secara optimal, berbagai bentuk ekspresi simbolik sering muncul sebagai cara untuk menarik perhatian publik terhadap persoalan yang dianggap penting.
Ia menilai tindakan pembubaran forum maupun penolakan terhadap narasumber dalam konteks tertentu dapat dibaca sebagai pesan politik yang ingin disampaikan kelompok mahasiswa kepada pemegang kekuasaan.
Meski demikian, Alip menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana semua pihak dapat kembali membangun ruang dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Menurutnya, demokrasi membutuhkan pertukaran gagasan yang terbuka tanpa menghilangkan sikap kritis dari masyarakat.
Di akhir keterangannya, IndexPolitica mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi publik yang dijalankan oleh para pejabat negara. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil, khususnya kalangan mahasiswa.
“Negara perlu hadir dengan semangat kesetaraan ketika memasuki ruang publik. Dialog yang sehat hanya dapat terwujud apabila setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan menguji argumen secara terbuka,” ujar Alip.
Ia berharap pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis argumentasi dapat menjadi fondasi dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif, sehingga perbedaan pandangan tidak berujung pada konflik, melainkan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.
