Teropongpost, JAKARTA — Evaluasi komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi perhatian akademisi, pengamat politik, praktisi media, dan masyarakat sipil menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam forum yang diselenggarakan Universitas Paramadina, sejumlah narasumber menyoroti pentingnya transparansi, empati, konsistensi pesan, dan keterbukaan terhadap kritik sebagai fondasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Pembahasan mengenai komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut berlangsung melalui webinar bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Diskusi ini menjadi ruang untuk menilai hubungan antara penyampaian kebijakan pemerintah, respons masyarakat, dan kualitas komunikasi publik selama dua tahun terakhir.
Salah satu kesimpulan utama yang mengemuka dalam evaluasi komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bahwa keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari luasnya jangkauan informasi atau banyaknya program yang disosialisasikan. Efektivitasnya juga bergantung pada kemampuan pemerintah mendengarkan aspirasi warga, menjelaskan dasar pengambilan keputusan, menanggapi kritik secara proporsional, serta mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat.
Komunikasi Pemerintah Harus Berjalan Dua Arah
Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah semestinya tidak terbatas pada penyampaian program dan kebijakan Presiden. Menurutnya, pemerintah juga membutuhkan mekanisme yang memadai untuk menghimpun masukan, kritik, dan keluhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
Fahd menjelaskan, fungsi tersebut sejalan dengan mandat Badan Komunikasi RI dalam menyampaikan dan menyosialisasikan program pemerintah. Informasi yang diterima masyarakat, menurutnya, perlu sesuai dengan substansi kebijakan sekaligus mempertimbangkan kebutuhan publik.
“Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, termasuk kritik dan keluhan rakyat, agar sampai kepada Presiden atau pemerintah,” tegas Fahd.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi yang memiliki dua fungsi sekaligus, yakni menyampaikan informasi kebijakan dan menyalurkan umpan balik masyarakat kepada pengambil keputusan. Tanpa mekanisme umpan balik yang efektif, komunikasi berisiko menjadi proses satu arah yang tidak cukup menangkap persoalan di lapangan.
Konsistensi Strategi Menjadi Tantangan Kepercayaan Publik
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengangkat persoalan hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan efektivitas strategi komunikasinya. Dalam pemaparannya, ia menyebut adanya anomali berupa tingkat ketidakpuasan terhadap Presiden yang lebih besar dibandingkan tingkat kepuasan publik.
Menurut Arya, kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati ketika pemerintah mengevaluasi strategi komunikasi. Kepercayaan publik tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh cara pemerintah menerangkan tujuan, alasan, dan konsekuensi kebijakan secara terbuka serta meyakinkan.
“Bagaimana trust level-nya meningkat, communication plan-nya justru belum selesai. Pekerjaan rumahnya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif,” ujar Arya.
Ia juga menyoroti pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI yang disebut telah berlangsung tiga kali dalam kurun dua tahun, bersamaan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan. Menurutnya, dinamika tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk membangun perencanaan komunikasi yang lebih konsisten dan berkelanjutan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kesinambungan strategi komunikasi diperlukan agar penyampaian kebijakan tidak terfragmentasi oleh perubahan struktur organisasi. Konsistensi pesan, kejelasan tanggung jawab kelembagaan, dan ketepatan respons terhadap isu publik menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam membangun kredibilitas pemerintah.
Komunikasi Empatik Dimulai dengan Mendengarkan
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi, menilai Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap komunikasi pemerintahan. Namun, menurutnya, banyaknya lembaga yang menjalankan fungsi komunikasi belum otomatis menjamin pesan pemerintah dipahami secara tepat oleh masyarakat.
Prabu mengibaratkan situasi tersebut seperti rumah mewah yang berdiri di atas fondasi rapuh. Gambaran itu digunakan untuk menekankan bahwa kelengkapan struktur dan instrumen komunikasi tidak akan menghasilkan efektivitas apabila prinsip dasar dalam membangun hubungan dengan masyarakat belum diperkuat.
“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Untuk memperkuat komunikasi, di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” kata Prabu.
Menurut pandangan tersebut, empati perlu menjadi bagian mendasar dalam setiap tahapan komunikasi pemerintah, terutama ketika menghadapi persoalan yang memicu keresahan masyarakat. Pemerintah perlu terlebih dahulu memahami dampak suatu peristiwa terhadap warga sebelum menyampaikan klarifikasi atau penjelasan resmi.
Pendekatan ini menempatkan kemampuan mendengarkan sebagai unsur penting dalam membangun komunikasi yang responsif. Dengan memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menyampaikan penjelasan yang relevan sekaligus mengurangi kesenjangan antara pesan resmi dan pengalaman warga.
Kritik Masyarakat Harus Mendapat Ruang
Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, menekankan bahwa komunikasi kebijakan harus bersifat inklusif, berorientasi pada keadilan sosial, serta membuka kesempatan bagi masyarakat sipil dan kelompok rentan untuk berpartisipasi.
Menurut Tunggal, kritik dan masukan warga merupakan bagian yang sah dalam proses demokrasi. Pemerintah, katanya, perlu memastikan ruang sipil tetap sehat agar perbedaan pendapat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan diperlakukan sebagai ancaman.
Ia juga menegaskan pentingnya penjelasan yang memadai mengenai alasan di balik setiap keputusan pemerintah. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat memahami pertimbangan kebijakan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi, komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tetapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara, atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” tegas Tunggal.
Pandangan itu menggarisbawahi bahwa komunikasi publik tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai sarana mempromosikan capaian pemerintah. Komunikasi juga perlu menyediakan ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengalaman, menguji alasan kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Persuasi Perlu Berlandaskan Etika dan Tanggung Jawab Sosial
Pengamat Komunikasi Publik dan Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menyoroti dimensi etika dalam praktik komunikasi pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa perkembangan instrumen komunikasi memberi para ahli beragam cara untuk memahami karakter dan respons masyarakat.
Namun, menurut Abdul Malik, keberhasilan komunikasi tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan kemampuan memengaruhi opini atau memperoleh dukungan publik. Efektivitas persuasi harus tetap terhubung dengan pencarian kebenaran dan tanggung jawab sosial.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, tetapi persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran? Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial?” ungkap Abdul Malik.
Pernyataan tersebut menempatkan integritas sebagai prinsip penting dalam komunikasi pemerintahan. Pesan yang disampaikan secara persuasif tetap harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengaburkan fakta, dan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat demi memperoleh dukungan.
Dengan demikian, komunikasi yang efektif perlu mengintegrasikan kejelasan informasi, akurasi, keterbukaan, serta kesediaan untuk menerima evaluasi. Unsur-unsur tersebut penting agar komunikasi tidak berhenti pada pembentukan persepsi, tetapi turut mendukung kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik.
Universitas Paramadina Dorong Evaluasi Berkelanjutan
Webinar bertema evaluasi komunikasi pemerintahan ini merupakan bagian dari rangkaian Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan alumni PGSC Universitas Paramadina, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., turut menghadiri acara tersebut.
Melalui forum ini, Universitas Paramadina berharap pandangan kritis para narasumber dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki strategi komunikasi publik. Diskusi tersebut juga mempertemukan perspektif kelembagaan, akademik, politik, dan masyarakat sipil dalam membahas tantangan komunikasi pemerintahan.
Berbagai pandangan yang disampaikan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas komunikasi pemerintah memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Transparansi perlu didukung konsistensi strategi, empati harus diwujudkan melalui respons yang relevan, sedangkan partisipasi publik perlu disertai akses terhadap informasi dan ruang untuk menyampaikan kritik.
Pada akhirnya, evaluasi komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui penyampaian capaian dan sosialisasi program. Kepercayaan membutuhkan proses komunikasi yang terbuka, berimbang, dan berkelanjutan, termasuk kesediaan pemerintah menjelaskan keputusan, mendengarkan aspirasi, serta mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik.
