Special Content

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah Kabid Dispora Lamsel Rangkap Jabatan Plt. Kabid Persampahan DLH : Masyarakat Menyoroti Penanganan Sampah Tidak Maksimal. Kantor Pertanahan Kota Serang Sosialisasikan Layanan PERINTIS 10 Hari, Dorong Percepatan Peralihan Hak Atas Tanah BPKP Banten Perkuat Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Tangerang untuk Dorong Ekonomi Berkelanjutan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana Soroti Kendala Restitusi Korban dalam Perkara Pidana Massal

Soleman B. Ponto: Sistem Merit dalam Pengisian Ombudsman Tetap Harus Berpijak pada UU

July 25, 2026

Soleman B. Ponto: Sistem Merit dalam Pengisian Ombudsman Tetap Harus Berpijak pada UU

Teropongpost, Jakarta – Perdebatan mengenai pengisian kekosongan anggota Ombudsman Republik Indonesia kembali mengemuka setelah muncul […]

Pengisian Kekosongan Anggota Ombudsman Jadi Sorotan, Ex Kabais Tegaskan Kewenangan Presiden Harus Berlandaskan Hukum

July 22, 2026

Pengisian Kekosongan Anggota Ombudsman Jadi Sorotan, Ex Kabais Tegaskan Kewenangan Presiden Harus Berlandaskan Hukum

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah

Kabid Dispora Lamsel Rangkap Jabatan Plt. Kabid Persampahan DLH : Masyarakat Menyoroti Penanganan Sampah Tidak Maksimal.

Kabid Dispora Lamsel Rangkap Jabatan Plt. Kabid Persampahan DLH : Masyarakat Menyoroti Penanganan Sampah Tidak Maksimal.

Kantor Pertanahan Kota Serang Sosialisasikan Layanan PERINTIS 10 Hari, Dorong Percepatan Peralihan Hak Atas Tanah

Kantor Pertanahan Kota Serang Sosialisasikan Layanan PERINTIS 10 Hari, Dorong Percepatan Peralihan Hak Atas Tanah

BPKP Banten Perkuat Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Tangerang untuk Dorong Ekonomi Berkelanjutan

BPKP Banten Perkuat Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Tangerang untuk Dorong Ekonomi Berkelanjutan

Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana Soroti Kendala Restitusi Korban dalam Perkara Pidana Massal

Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana Soroti Kendala Restitusi Korban dalam Perkara Pidana Massal

Tag: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Soleman B. Ponto: Sistem Merit dalam Pengisian Ombudsman Tetap Harus Berpijak pada UU

PolitikJuly 25, 2026

Soleman B. Ponto: Sistem Merit dalam Pengisian Ombudsman Tetap Harus Berpijak pada UU

Teropongpost, Jakarta – Perdebatan mengenai pengisian kekosongan anggota Ombudsman Republik Indonesia kembali mengemuka setelah muncul […]

Pengisian Kekosongan Anggota Ombudsman Jadi Sorotan, Ex Kabais Tegaskan Kewenangan Presiden Harus Berlandaskan Hukum

Hukum&KriminalJuly 22, 2026

Pengisian Kekosongan Anggota Ombudsman Jadi Sorotan, Ex Kabais Tegaskan Kewenangan Presiden Harus Berlandaskan Hukum

Teropongpost, Jakarta – Polemik mengenai mekanisme pengisian kekosongan anggota Ombudsman Republik Indonesia kembali mencuat setelah […]