Teropongpost.id KALIANDA — Para tokoh adat Lampung Selatan dijadwalkan duduk bersama delegasi budaya dari sejumlah negara dalam jamuan makan malam Lamsel Fest 2026, Selasa (10/11/2026). Di tengah agenda memperkenalkan adat dan budaya Lampung Selatan kepada dunia, suara penolakan Masyarakat Adat Segekhi Suku terhadap rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Jamuan makan malam tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor Bupati Lampung Selatan mulai pukul 19.00 WIB. Delegasi pertukaran budaya yang terlibat berasal dari Rusia, Polandia, Korea Selatan, Bulgaria, dan Indonesia.
Sejumlah tokoh adat dari berbagai marga tercantum dalam daftar undangan pemerintah daerah. Di antaranya tokoh dari Keratuan Darah Putih, Keratuan Menangsi, Marga Dantaran, Marga Legun, Marga Rajabasa, Marga Katibung, dan Marga Bukkuk Jadi.
Mereka dihadirkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan adat istiadat dan budaya Lampung Selatan kepada para tamu internasional.
Namun, ada satu pertanyaan yang sulit dihindari ketika agenda tersebut berlangsung: apakah memperkenalkan budaya kepada dunia cukup dilakukan dengan menghadirkan simbol-simbol adat, sementara suara masyarakat adat mengenai masa depan ruang hidupnya sendiri masih diperdebatkan?
Pertanyaan itu mengemuka di tengah polemik PLTP Rajabasa.
Masyarakat Adat Segekhi Suku menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan PLTP di kawasan Gunung Rajabasa. Penolakan tersebut telah disampaikan melalui sejumlah forum, termasuk kepada DPRD Lampung Selatan, dengan kekhawatiran menyangkut lingkungan, sumber air, ruang hidup masyarakat, serta keberlangsungan nilai dan kawasan yang mereka pandang memiliki hubungan dengan adat.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pengembangan energi panas bumi tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan proyek PLTP Rajabasa strategis bagi ketahanan energi dan pembangunan daerah, dengan tahapan pengembangan terus dikawal menuju pekerjaan fisik.
Dua kepentingan itu kini berada pada ruang yang sama.
Di satu sisi ada agenda pembangunan energi dan kebutuhan listrik. Di sisi lain ada masyarakat adat yang meminta agar keputusan mengenai wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari ruang hidupnya tidak hanya ditentukan dari perspektif investasi dan kebutuhan energi.
Karena itu, kehadiran tokoh adat dalam Lamsel Fest semestinya tidak berhenti sebagai ornamen seremoni.
Tokoh adat bukan sekadar pemakai pakaian tradisional, pemilik gelar, atau pelengkap dalam foto bersama delegasi asing. Mereka adalah bagian dari struktur sosial yang menyimpan pengetahuan mengenai sejarah wilayah, tata kehidupan, hubungan manusia dengan alam, dan nilai yang diwariskan lintas generasi.
Dalam konteks Gunung Rajabasa, pertanyaan mengenai kebudayaan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai ruang hidup.
Apa arti melestarikan budaya jika ruang hidup yang menopang kebudayaan itu sendiri tidak mendapatkan perlindungan yang memadai?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah menggunakan momentum festival untuk mempromosikan identitas Lampung Selatan kepada masyarakat internasional.
Sebab bagi masyarakat adat, gunung bukan sekadar bentang alam. Hutan bukan hanya hamparan hijau. Mata air bukan sekadar sumber air. Semuanya dapat memiliki nilai sejarah, sosial, ekonomi, ekologis, bahkan spiritual yang membentuk hubungan masyarakat dengan wilayahnya.
Karena itu, pertukaran budaya idealnya bukan hanya mempertemukan tari, musik, pakaian, kuliner dan kesenian dari berbagai negara.
Pertukaran budaya juga seharusnya membuka ruang untuk memperbincangkan bagaimana sebuah masyarakat menjaga warisan leluhurnya ketika berhadapan dengan proyek pembangunan berskala besar.
Di sinilah Lamsel Fest 2026 dapat menjadi momentum penting.
Pemerintah dapat menunjukkan kepada delegasi internasional bahwa pembangunan energi dan pelestarian budaya tidak harus saling berhadapan. Keduanya dapat dipertemukan melalui dialog yang terbuka, kajian lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah proyek energi.
Ada pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Bagi masyarakat adat yang menyatakan penolakan, persoalannya bukan semata soal menerima atau menolak pembangunan. Yang lebih mendasar adalah apakah suara mereka memperoleh tempat yang layak sebelum keputusan yang menyangkut wilayah dan masa depan mereka ditetapkan.
Maka, ketika para tokoh adat nanti duduk di meja jamuan bersama delegasi dari Rusia, Polandia, Korea Selatan, Bulgaria dan Indonesia, ada cerita lain tentang Lampung Selatan yang semestinya tidak dilupakan.
Cerita tentang Gunung Rajabasa.
Cerita tentang masyarakat yang merasa memiliki hubungan dengan tanah dan ruang hidupnya.
Dan cerita tentang bagaimana sebuah daerah memilih jalan pembangunan tanpa kehilangan akar kebudayaannya.
Sebab adat tidak hanya perlu dipertontonkan ketika tamu datang. Adat juga perlu didengar ketika masa depan tanah leluhur sedang ditentukan.
