Teropongpost, Jakarta — Delapan puluh satu tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan untuk berperan dalam menentukan arah pembangunan nasional. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses ekonomi, tetapi juga menyentuh representasi politik, kepemimpinan, kesejahteraan keluarga, diplomasi, hingga kesiapan menghadapi perubahan industri.
Persoalan mengenai kemerdekaan perempuan menjadi fokus dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang diselenggarakan Universitas Paramadina pada 14 Agustus 2026. Forum tersebut membahas posisi perempuan Indonesia di tengah transformasi ekonomi, sosial, politik, teknologi, serta dinamika diplomasi global.
Sejumlah akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina hadir memberikan perspektif kemerdekaan perempuan dalam forum tersebut, yakni Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D. Kegiatan diawali dengan sambutan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dipandu Kenita Putri, M.M., dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.
Forum tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kemerdekaan perempuan tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi atau capaian statistik. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan nyata untuk mengakses sumber daya, masuk ke ruang kepemimpinan, memengaruhi kebijakan, dan mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan.
Akses Strategis Menjadi Ukuran Kemerdekaan
Prof. Dr. Iin Mayasari menilai akses perempuan terhadap ruang strategis merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kualitas kemerdekaan. Perubahan sosial telah memperluas peran perempuan, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang sebelumnya lebih banyak ditempatkan dalam ranah domestik.
Menurut Iin, perempuan kini memiliki posisi semakin penting dalam pengembangan UMKM dan penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Peran tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan secara keseluruhan.
“Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi, keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik dinilai dapat memperluas perspektif dalam proses pembangunan. Representasi perempuan di parlemen, pemerintahan, maupun organisasi sosial menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola demokrasi yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.
Namun, perluasan peran tersebut masih berhadapan dengan sejumlah hambatan. Faktor kultural, kesenjangan gender, serta distribusi akses yang belum merata menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam agenda pembangunan.
Kemajuan Statistik Belum Sepenuhnya Mengubah Struktur
Dr. Rini Sudarmanti mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar mengenai kondisi ruang publik bagi perempuan setelah 81 tahun Indonesia merdeka. Menurutnya, peningkatan sejumlah indikator belum otomatis menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh posisi yang setara dalam seluruh aspek kehidupan publik.
Ia mencatat adanya perkembangan positif pada sejumlah indikator, termasuk indeks ketimpangan gender, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, keterlibatan perempuan dalam ekonomi kreatif, serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Meski demikian, capaian tersebut masih menghadapi persoalan ketika dikaitkan dengan akses menuju posisi strategis. Salah satu contoh terlihat pada kesenjangan antara jumlah perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang STEM dengan jumlah mereka yang kemudian berkarier di sektor sains dan teknologi.
Dalam pemerintahan, data yang dipaparkan Rini menunjukkan keterlibatan perempuan telah mencapai sekitar 57 persen. Namun, proporsi perempuan yang menduduki posisi puncak strategis masih berada di kisaran 17 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada jenjang perjalanan menuju kepemimpinan. Dengan kata lain, peningkatan partisipasi perempuan pada tingkat awal belum selalu berujung pada keterwakilan yang proporsional di tingkat pengambilan keputusan.
Rini juga menyoroti kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan yang masih membutuhkan penanganan serius. Isu tersebut memperlihatkan bahwa perluasan akses perempuan harus berjalan bersamaan dengan penciptaan lingkungan sosial yang aman dan mendukung.
Partisipasi Ekonomi Meningkat, Pemberdayaan Politik Masih Tertinggal
Dr. Prima Naomi melihat perkembangan perempuan dalam bidang ekonomi sebagai salah satu tanda meningkatnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan. Ia memaparkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025.
Pada tahun yang sama, indeks pembangunan gender perempuan tercatat mencapai 91,85. Kendati demikian, indikator tersebut belum menggambarkan kesetaraan secara utuh karena masih terdapat kesenjangan dalam dimensi pengambilan keputusan dan pemberdayaan politik.
Dalam Global Gender Gap Index, Indonesia disebut berada di peringkat 90 dari 148 negara. Kesenjangan terbesar terdapat pada aspek political empowerment, kemudian disusul economic participation and opportunity.
“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR penting bagi perempuan Indonesia,” kata Prima.
Temuan tersebut menempatkan persoalan kesetaraan perempuan pada level yang lebih luas. Tantangannya bukan hanya bagaimana membuka akses perempuan terhadap pekerjaan, tetapi juga bagaimana memastikan mereka memperoleh peluang untuk memimpin, menentukan kebijakan, serta memiliki pengaruh dalam keputusan strategis.
Representasi Perempuan Menentukan Kualitas Demokrasi
Dimensi politik menjadi perhatian Tia Rahmania, M.Psi. Ia menilai keberhasilan demokrasi tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah perempuan yang berhasil masuk lembaga legislatif.
Pertanyaan yang lebih substansial, menurutnya, adalah apakah perempuan memiliki peluang yang memadai untuk masuk ke ruang tempat keputusan publik dirumuskan. Kehadiran secara kuantitatif perlu diikuti dengan kemampuan untuk memengaruhi proses kebijakan.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan juga bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” ujarnya.
Menurut Tia, kebijakan publik mempunyai konsekuensi langsung terhadap kehidupan perempuan. Berbagai keputusan mengenai pangan, pendidikan, kesehatan ibu, ekonomi keluarga, hingga pengelolaan anggaran negara dapat memengaruhi kualitas kehidupan perempuan dan keluarganya.
Ketika pengalaman perempuan tidak cukup terwakili dalam proses pengambilan keputusan, terdapat risiko bahwa kebutuhan spesifik perempuan tidak sepenuhnya tercermin dalam kebijakan. Karena itu, peningkatan representasi perempuan perlu dipahami sebagai bagian dari penguatan kualitas demokrasi.
Keluarga Menjadi Fondasi Kemerdekaan Perempuan
Perspektif berbeda disampaikan Dr. Fatchiah E. Kertamuda melalui pendekatan psikologi positif. Ia mengingatkan bahwa makna kemerdekaan tidak seharusnya hanya dikaitkan dengan indikator pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fatchiah, kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan membangun kepercayaan diri, harga diri, kebanggaan terhadap Indonesia, kecerdasan, wellbeing keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.
“Makna kemerdekaan secara hakiki adalah bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan terhadap Indonesia. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menempatkan keluarga sebagai lingkungan awal yang membentuk proses belajar, pertumbuhan, dan karakter anak. Dalam konteks tersebut, dukungan keluarga menjadi faktor penting bagi perempuan yang menjalankan peran di ruang sosial maupun profesional.
Fatchiah juga menekankan lima elemen psikologi positif yang perlu dikembangkan, yakni positive emotion, engagement, hubungan yang sehat, meaningful, dan accomplishment. Kelima unsur tersebut dapat menjadi bagian dari fondasi kesejahteraan individu dan keluarga.
Dr. Peni Hanggarini membawa pembahasan pada ranah diplomasi internasional. Ia menguraikan bahwa keterlibatan perempuan Indonesia dalam diplomasi telah memiliki sejarah panjang sejak masa pascakemerdekaan.
Sejumlah nama seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro disebut sebagai perempuan yang pernah memainkan peran dalam diplomasi Indonesia. Jejak tersebut menunjukkan bahwa perempuan sejak awal telah berkontribusi dalam representasi kepentingan Indonesia di tingkat internasional.
Namun, kontribusi historis tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam proporsi perempuan pada posisi diplomasi strategis. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa pada 2018 pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri RI sekitar 37 persen, sedangkan laki-laki mencapai 63 persen.
Dari 75 duta besar pada periode tersebut, keterwakilan perempuan baru sekitar 13 persen. Sementara itu, proporsi kepala perwakilan perempuan berada di kisaran 15 persen dan keterwakilan perempuan pada posisi konsulat jenderal sekitar 18 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan akses menuju posisi strategis diplomasi masih menjadi agenda yang perlu diperluas. Persoalan representasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kesempatan perempuan untuk menempati posisi yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
Teknologi Tidak Selalu Menghapus Peran Manusia
Hendriana Werdaningsih, Ph.D., memperluas refleksi mengenai perempuan ke dalam konteks industri masa depan. Ia memperkenalkan konsep craftsmanship sebagai salah satu bentuk pekerjaan yang berpotensi tetap memiliki ruang di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola produksi.
Menurutnya, otomatisasi dan perkembangan teknologi tidak dengan sendirinya menghilangkan pekerjaan berbasis keterampilan. Sebaliknya, craftsmanship dapat berkembang sebagai alternatif dari pola mass production, dengan teknologi berfungsi sebagai instrumen pendukung kreativitas.
“Karakter perempuan akan selalu menjadi napas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Dalam pandangannya, craftsmanship tidak berhenti pada penguasaan keterampilan teknis. Konsep tersebut juga mengandung unsur passion, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, keberanian menghadapi risiko, serta nilai personal yang sulit direduksi menjadi sekadar proses produksi massal.
Kemerdekaan Perempuan Masih Membutuhkan Perjuangan Kolektif
Beragam perspektif yang disampaikan dalam webinar Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina memperlihatkan bahwa kemerdekaan perempuan merupakan isu multidimensional. Persoalannya mencakup akses ekonomi, representasi politik, kepemimpinan, keamanan, keluarga, diplomasi, hingga kemampuan beradaptasi dengan transformasi industri.
Karena itu, kesetaraan perempuan tidak cukup dibangun melalui pengakuan normatif. Diperlukan kesempatan yang konkret agar perempuan dapat bekerja, berwirausaha, memimpin organisasi, terlibat dalam politik, berperan dalam diplomasi, membangun keluarga yang sehat, serta menciptakan inovasi di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.
Delapan puluh satu tahun setelah Indonesia merdeka, kontribusi perempuan telah hadir dalam berbagai sektor kehidupan nasional. Namun, kesenjangan pada akses menuju posisi strategis menunjukkan bahwa proses tersebut belum selesai.
Tantangan berikutnya adalah memastikan capaian kuantitatif dapat diterjemahkan menjadi perubahan struktural. Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja, belajar, dan berorganisasi perlu diikuti dengan terbukanya jalur kepemimpinan serta lingkungan yang memungkinkan perempuan mengambil keputusan secara setara.
Refleksi yang disampaikan Universitas Paramadina tersebut pada akhirnya menempatkan kemerdekaan perempuan sebagai salah satu ukuran penting kualitas pembangunan nasional. Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonominya, tetapi juga oleh seberapa luas negara dan masyarakat memberikan ruang kepada perempuan untuk menentukan masa depan dirinya sekaligus berkontribusi dalam menentukan masa depan Indonesia.
