JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempercepat respons terhadap berbagai persoalan pelayanan publik di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat pada era digital. Kecepatan pemerintah dalam mengenali dan menangani keluhan warga dinilai semakin penting karena informasi kini dapat menyebar luas dalam waktu singkat melalui media sosial.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, ketika menghadiri Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2026). Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam agenda tersebut, OPD Pemprov DKI Jakarta didorong untuk membangun pola kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan era digital. Anggota Ombudsman RI, Fikri menilai perubahan teknologi telah menggeser cara masyarakat menyampaikan keluhan, sehingga pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk merespons persoalan pelayanan publik secara cepat dan terukur.
“Jangan sampai gubernur justru mengetahui lebih dulu persoalan di lapangan dari laporan masyarakat melalui media sosial, sementara OPD yang memiliki kewenangan baru mengetahuinya belakangan,” tegas Fikri.
Menurut Fikri, kondisi komunikasi publik saat ini sangat berbeda dengan situasi sekitar satu dekade lalu. Perkembangan teknologi komunikasi, tingginya penggunaan telepon seluler, serta penetrasi media sosial memungkinkan laporan masyarakat diterima dan disebarluaskan hanya dalam hitungan menit.
Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap pola kerja birokrasi. Aparatur pemerintah tidak cukup hanya menunggu laporan melalui mekanisme administratif formal, tetapi juga perlu memiliki sistem pemantauan yang mampu membaca berbagai informasi dan keluhan yang berkembang di ruang publik.
Fikri menilai kecepatan merespons pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik. Ketika persoalan pelayanan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan, potensi berkembangnya keluhan menjadi persoalan yang lebih luas dapat ditekan.
“Seluruh aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan respons cepat. Jika laporan masyarakat dibiarkan menumpuk tanpa penanganan, persoalan akan semakin sulit dikendalikan dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ombudsman RI mendorong setiap OPD memperkuat mekanisme pemantauan dan pengelolaan pengaduan. Saluran resmi pemerintah maupun media sosial perlu dipandang sebagai sumber informasi yang dapat membantu aparatur mengidentifikasi persoalan pelayanan yang terjadi di tengah masyarakat.
Penguatan sistem pengaduan juga perlu diikuti dengan proses verifikasi yang memadai. Setiap laporan masyarakat harus dinilai berdasarkan fakta dan kewenangan instansi, kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas agar respons pemerintah tidak berhenti pada penerimaan keluhan semata.
Dalam konteks tersebut, Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 menjadi salah satu instrumen Ombudsman RI untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah. Penilaian tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional.
Bagi Pemprov DKI Jakarta, evaluasi tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan membangun birokrasi yang mampu mengikuti perubahan perilaku masyarakat. Transformasi digital tidak hanya menyangkut pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga perubahan cara aparatur memahami dan merespons kebutuhan warga.
Fikri berharap seluruh OPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam membangun budaya kerja yang responsif. Koordinasi lintas perangkat daerah juga diperlukan agar persoalan yang membutuhkan keterlibatan lebih dari satu instansi tidak berhenti pada batas kewenangan sektoral.
“Pelayanan publik yang cepat dan tepat bukan lagi menjadi pilihan, melainkan tuntutan di era digital. Semangat responsif harus menjadi budaya kerja seluruh OPD agar setiap persoalan masyarakat dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” pungkasnya.
Pesan Ombudsman tersebut menempatkan kemampuan pemerintah merespons keluhan masyarakat sebagai bagian dari kualitas tata kelola pelayanan publik. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, keberhasilan OPD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjalankan prosedur administratif, tetapi juga oleh kapasitas mendeteksi persoalan, melakukan verifikasi, dan memberikan penyelesaian secara tepat waktu.
