Teropongpost, Jakarta, -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat melalui daring, pada Senin (02/12/2024).
Pada kesempatan tersebut, beliau berkenalan dengan para pegawai Kanwil BPN Papua Barat dan menegaskan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Beliau menekankan bahwa pelayanan publik merupakan fokus utama di Kantor Pertanahan. Isu utama dalam pelayanan publik adalah lamanya waktu pelayanan dan praktik pungutan liar (pungli).
Menteri Nusron menegaskan perlunya perubahan untuk mengatasi reputasi pelayanan yang lambat dan tidak transparan.
“Kita harus melakukan perubahan agar menjadi lebih efisien dan bersih. Hal ini memerlukan langkah-langkah perbaikan yang konkrit,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan pelayanan publik dapat dimulai dengan memperbaiki sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Sistem mencakup proses bisnis dan Solusi TI. Meskipun di Kantor Pusat telah dilakukan penyederhanaan proses bisnis dengan bantuan teknologi, namun tetap harus menjamin akuntabilitas dan berorientasi pada manajemen risiko. Setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan kemungkinan dampak hukum di masa depan,” imbuhnya.
Selain fokus pada pelayanan publik, Menteri Nusron juga mendorong agar pegawai di Kanwil BPN Provinsi Papua Barat meningkatkan pemahaman mereka terkait tata ruang.
“Mayoritas pegawai BPN adalah ahli pertanahan namun kurang dalam bidang tata ruang. Penting bagi para pegawai untuk memahami isu tata ruang dan membangun kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat lokal,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan serta mencapai target dan program-program strategis Kementerian ATR/BPN.
“Meskipun SDM terbatas, kami tetap berupaya melakukan perubahan di Papua Barat. Tahun sebelumnya, tingkat pencapaian mencapai 96%, dan kami optimis bahwa tahun ini dapat mencapai 98%. Kami akan terus berjuang untuk kemajuan Papua Barat dan pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.
Pengarahan ini dihadiri oleh 10 Kantor Pertanahan (Kantah) di bawah naungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, antara lain Kantah Kabupaten Manokwari, Kantah Kota Sorong, Kantah Kabupaten Sorong, Kantah Kabupaten Sorong Selatan, Kantah Kabupaten Raja Ampat, Kantah Kabupaten Tambrauw, Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, Kantah Kabupaten Teluk Wondama, Kantah Kabupaten Kaimana, dan Kantah Kabupaten Fakfak.
Kegiatan pengarahan daring ini dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Para pejabat pimpinan tinggi di Kementerian ATR/BPN turut serta dalam pertemuan ini bersama 10 Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Kanwil BPN Provinsi Papua Barat.
