Teropongpost, Jakarta – Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, menyerukan penghentian kekerasan di Tanah Papua serta meminta kelompok yang disebutnya sebagai TPNPB-OPM, termasuk juru bicara Sebby Sambom dan kelompok yang disebut sebagai pasukannya, tidak mengganggu aktivitas masyarakat di Wamena dan wilayah sekitarnya. Seruan tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap dinamika keamanan di sejumlah wilayah Papua.
Lenis Kogoya menekankan bahwa keselamatan masyarakat sipil harus menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi persoalan keamanan Papua. Ia meminta seluruh pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperluas ketegangan maupun menimbulkan korban di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Lenis Kogoya melalui keterangan resmi pada Senin (10/8/2026). Dalam keterangannya, ia menyoroti sejumlah tindakan kekerasan yang menurutnya berdampak terhadap warga sipil, tenaga pendidik, misionaris, penginjil, serta fasilitas pendidikan.
Lenis menyatakan bahwa eskalasi kekerasan tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan warga, tetapi juga dapat menghambat aktivitas sosial, pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta agar persoalan keamanan tidak diselesaikan dengan cara-cara yang semakin memperbesar risiko terhadap masyarakat sipil.
“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” ujar Lenis.
Dalam pernyataannya, Lenis menyampaikan tiga hal utama yang ditujukan kepada kelompok yang disebutnya sebagai TPNPB-OPM. Pertama, ia meminta penghentian penyebaran isu yang dinilainya provokatif, termasuk berbagai bentuk ancaman terhadap masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Menurut Lenis, informasi yang berpotensi memicu ketegangan harus disikapi secara hati-hati agar tidak memperbesar keresahan masyarakat. Ia juga mengingatkan warga untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan sumber dan kebenarannya.
Poin kedua yang disampaikan Lenis adalah permintaan agar kelompok tersebut meninggalkan wilayah Wamena dan kawasan sekitarnya. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memberikan ruang kepada masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman, termasuk mempersiapkan berbagai kegiatan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketiga, Lenis menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil, termasuk terhadap sesama Orang Asli Papua (OAP). Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terus menanggung konsekuensi dari konflik bersenjata maupun persaingan kepentingan politik.
Lenis juga menempatkan persoalan tersebut dalam perspektif adat. Ia menyatakan memiliki mandat dari masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua untuk turut memperjuangkan keselamatan masyarakat sipil. Selain itu, ia menyebut konstitusi sebagai salah satu landasan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia memperingatkan bahwa apabila tiga tuntutan tersebut tidak diperhatikan, masyarakat adat dan pemilik hak ulayat dari tujuh wilayah adat Papua akan mengambil sikap. Lenis menyampaikan bahwa langkah tersebut akan ditempuh melalui pendekatan adat dan moral.
“Jika tiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali kepada jalan yang benar, sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi,” tegas Lenis.
Secara khusus, Lenis meminta agar Wamena dan wilayah sekitarnya tidak dijadikan lokasi aktivitas yang dapat mengancam keamanan warga. Ia mengingatkan bahwa Wamena merupakan bagian dari wilayah La Pago yang menjadi ruang kehidupan masyarakat, termasuk untuk bekerja, memperoleh pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, dan mendapatkan pelayanan pemerintahan.
Menurut Lenis, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan yang berkaitan dengan konflik. Stabilitas keamanan, kata dia, diperlukan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.
Lenis juga mengingatkan bahwa dirinya pada masa lalu pernah menyatakan penolakan terhadap pelabelan teroris terhadap OPM dengan pertimbangan keselamatan masyarakat sipil, baik yang tinggal di kawasan perkotaan maupun pedalaman. Sikap tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kepentingan melindungi masyarakat Papua dari dampak konflik.
Karena itu, ia kembali meminta seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi keamanan di Tanah Papua. Penyelesaian berbagai persoalan, menurut Lenis, membutuhkan ruang yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa intimidasi maupun ancaman.
Di tengah perkembangan situasi keamanan tersebut, Lenis juga mengimbau masyarakat di wilayah La Pago, Mee Pago, dan daerah sekitarnya agar tidak panik. Warga diminta tetap menjalankan aktivitas secara normal sembari meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya.
Ia menilai pemerintah bersama tokoh adat dan berbagai elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Stabilitas tersebut diperlukan agar pendidikan, pelayanan pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan ekonomi masyarakat tetap berlangsung.
Seruan Lenis sekaligus menempatkan masyarakat sipil sebagai kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan dalam dinamika keamanan Papua. Menurutnya, konflik dan kekerasan yang berlangsung berkepanjangan justru berisiko menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar bagi warga.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Lenis berharap situasi keamanan di berbagai wilayah Papua tetap terkendali sehingga masyarakat dapat mengikuti momentum nasional tersebut tanpa gangguan. Ia kembali mengajak seluruh pihak menjaga ketenangan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu eskalasi.
Dari Wamena hingga wilayah adat lainnya di Tanah Papua, pesan yang disampaikan Lenis berfokus pada pentingnya menjauhkan masyarakat sipil dari dampak konflik. Pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat diharapkan terus membuka ruang komunikasi untuk menjaga stabilitas serta mencegah berkembangnya kekerasan.
Pada akhirnya, pernyataan Lenis Kogoya menegaskan pentingnya penghentian kekerasan terhadap masyarakat sipil dan perlindungan terhadap ruang kehidupan warga. Di tengah tantangan keamanan yang masih dihadapi Tanah Papua, stabilitas wilayah dinilai menjadi prasyarat agar pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.
