Teropongpost, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menegaskan bahwa partainya tetap mempertahankan posisi di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ganjar, keputusan tersebut tidak mencerminkan perbedaan dalam semangat kebangsaan, melainkan merupakan pilihan politik untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan Ganjar Pranowo tersebut muncul sebagai respons terhadap pandangan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyampaikan keyakinannya bahwa PDIP memiliki semangat yang sama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia. Meski mengakui adanya kesamaan tujuan konstitusional, Ganjar menegaskan bahwa hal itu tidak serta-merta mengharuskan seluruh partai politik berada dalam koalisi pemerintahan.
Dalam penjelasannya, Ganjar Pranowo menekankan bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa, mengawal pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip negara hukum. Namun demikian, menurutnya, kesamaan orientasi kebangsaan tidak identik dengan kesamaan posisi politik.
“Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Ganjar menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, keberadaan partai politik di luar pemerintahan merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Mekanisme checks and balances, menurutnya, menjadi instrumen yang memungkinkan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia berpendapat bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh partai oposisi atau partai di luar pemerintahan tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk pertentangan terhadap negara. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi yang bertujuan memastikan setiap kebijakan publik memperoleh pengawasan secara objektif dan konstruktif.
Lebih lanjut, Ganjar menegaskan bahwa hingga saat ini posisi politik PDIP belum mengalami perubahan. Partai berlambang banteng moncong putih itu tetap memilih tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun tetap memberikan penghormatan kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi.
Menurut Ganjar, sikap kritis yang disampaikan PDIP terhadap berbagai kebijakan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan. Kritik tersebut, katanya, merupakan bentuk tanggung jawab politik agar setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta berjalan sesuai prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia juga menilai bahwa demokrasi memerlukan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan seluruh kekuatan politik. Dengan adanya pengawasan yang efektif, proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik diharapkan dapat berlangsung secara lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa PDIP memandang peran di luar pemerintahan sebagai bagian dari kontribusi terhadap sistem demokrasi. Dalam perspektif partai, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan fungsi kontrol politik yang dijalankan secara konstitusional.
Dengan tetap berada di luar pemerintahan, PDIP menyatakan akan terus menjalankan fungsi politiknya melalui penyampaian pandangan, kritik, serta masukan terhadap berbagai kebijakan publik. Partai menegaskan bahwa seluruh sikap politik tersebut akan diarahkan pada upaya menjaga kepentingan nasional, memperkuat demokrasi, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
