Teropongpost Kalianda, — Fahror Rozi, ST, MM, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Mencegah Konflik di Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung di Aula Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (20/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Lampung Selatan Nur Arifin, Lurah Bumi Agung Irlan Rosyadi, S.Pd.., Ketua LPM Agus Saini, Ketua PAC Gerindra Kecamatan Kalianda Nurdin, para Kepala Lingkungan, Ketua RT, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Lurah Bumi Agung Irlan Rosyadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dipilihnya Kelurahan Bumi Agung sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial hal ini di pandang penting dalam mengatasi persoalan yang terjadi di tengah tengah masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Lampung Selatan Nur Arifin mengajak warga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog langsung dengan wakil rakyat agar persoalan di masyarakat dapat tersampaikan.
Selanjutnya Fahror Rozi, Anggota DPRD Provinsi Lampung mengungkapkan rasa bangganya dapat bertemu langsung dengan masyarakat Kelurahan Bumi Agung yang menyambut kegiatan tersebut dengan antusias.
Ia berharap sosialisasi Perda ini mampu memperkuat sikap toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di masyarakat hingga terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.
“Melalui sosialisasi ini, saya berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kerukunan, saling menghormati, dan memperkuat persatuan dalam kehidupan di tengah tengah bermasyarakat,” tegas Fahror Rozi.
Dalam pemaparannya, Fahror Rozi menjelaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2016 lahir sebagai upaya menjaga stabilitas sosial di Provinsi Lampung yang memiliki masyarakat majemuk. Rembug desa dan kelurahan menjadi salah satu langkah preventif untuk menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dijelaskan pula bahwa rembuk desa atau kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa maupun lurah sebagai wadah musyawarah dalam menjaga keharmonisan warga, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus berlanjut ke proses hukum.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan , Warga masyarakat yang hadir tampak antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan pandangan terkait kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.
