DPP GMPD Kukuhkan Pengurus dan Gelar Seminar Kebangsaan, Soroti Desa, Tanah Ulayat, dan Ketahanan Nasional

DPP GMPD Kukuhkan Pengurus dan Gelar Seminar Kebangsaan, Soroti Desa, Tanah Ulayat, dan Ketahanan Nasional
Teropongpost, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Pemerhati Desa (DPP GMPD) menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan desa, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, dan penguatan ketahanan nasional melalui pengukuhan pengurus serta Seminar Kebangsaan bertajuk “Desa, Tanah Ulayat dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut berlangsung di Operational Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT RI), Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (10/10/2026).

Agenda tersebut menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus forum diskusi mengenai tantangan pembangunan desa di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan tata ruang. Melalui seminar kebangsaan ini, DPP GMPD mendorong keterlibatan pemuda agar tidak berhenti pada pengawasan, tetapi turut menghadirkan gagasan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Pengukuhan pengurus DPP GMPD dilakukan oleh Direktur Kawasan Perkantoran dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Amran, MT. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan, akademisi, penyelenggara pemilu, serta perwakilan lembaga yang memiliki perhatian terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketua Umum DPP GMPD, Wahyu Irawan, S.Pd.I., MM, menyatakan bahwa pelantikan pengurus harus dimaknai sebagai awal tanggung jawab organisasi untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun organisasi yang memiliki kepedulian, mampu menawarkan solusi, dan berorientasi pada kemajuan desa.

Read More

“Pelantikan hari ini bukan sekedar seremonial saja, lebih dari itu pelantikan ini merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen, dan memperkuat kesadaran membangun pengabdian kepada masyarakat. GMPD ini harus sebagai wadah perjuangan yang peduli, solutif, dan berorientasi pada kemajuan desa”, ungkap Wahyu Irawan.

Ia juga mengingatkan pengurus agar menjaga amanah, integritas, loyalitas terhadap organisasi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Menurut Wahyu, kemajuan nasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan desa sehingga kerja organisasi perlu diarahkan untuk mengurangi ego sektoral dan memperkuat solidaritas.

“Kita menyadari bahwa desa merupakan pondasi pembangunan nasional. Kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan desa. Kami berpesan kepada Pengurus yang dilantik agar tetap memegang amanah, integritas, loyalitas terhadap organisasi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, mari kita tinggalkan ego sektoral. Tetap jaga nama baik organisasi, dan perkuat solidaritas,” tambahnya.

Amran: Pemuda Perlu Memahami Desa dalam Konteks yang Lebih Luas

Hadir sebagai pembicara utama (keynote speaker), Dr. Drs. Amran, MT, menyoroti perlunya pemahaman yang lebih luas mengenai konsep desa. Menurutnya, desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kawasan agraris karena sejumlah wilayah berstatus desa telah berkembang dengan karakteristik perkotaan dan menjadi bagian dari kawasan metropolitan.

“Ada dua hal di Gerakan Muda Pemerhati Desa, yang pertama Gerakan Muda. Berdasarkan UU Kepemudaan sampai umur 30 tahun, namun semangat muda itu, tidak pernah lepas, walaupun sudah lewat 30 Tahun tetap jiwa muda. Yang kedua Pemerhati Desa. Desa sebagai Fondasi Bangsa. Desa di Indonesia memiliki jumlah yang banyak, tetapi kita jangan juga memahami desa hanya yang berhubungan dengan wilayah agraris,” katanya.

Amran mencontohkan sejumlah kawasan yang memiliki karakter perkotaan, tetapi secara administratif masih berstatus desa. Ia menyebut Sentul City dan Pantai Indah Kapuk (PIK), serta wilayah penyangga Jabodetabekjur yang mencakup kawasan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Contoh tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pembangunan desa menghadapi persoalan yang semakin beragam.

“Adapun seperti contoh di wilayah Sentul City, itu merupakan perkotaan, tapi statusnya Desa, dan PIK (Pantai Indah Kapuk) itu adalah Desa, yang sebagian masuk ke kabupaten Tangerang, dan dibeberapa wilayah metropolitan sebagai penyangga Jabodetabekjur, dimana tidak semuanya menjadi Kota, ada Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Itu Wilayahnya adalah Desa tapi sudah Perkotaan. Ini tantangan kita kedepan,” ungkapnya.

Ia juga mendorong GMPD agar mengembangkan peran yang lebih konkret dalam pembangunan. Amran mengutip pesan yang dinisbatkan kepada Bung Karno mengenai kekuatan pemuda untuk menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda perlu diwujudkan melalui kerja nyata, bukan sekadar aktivitas seremonial.

“Bung Karno Pernah Berpesan: Beri Saya 10 Pemuda, maka akan saya Guncang Dunia. Kalau hari ini ada beberapa pemuda yang ingin memberikan perhatian besar kepada Desa, maka saya yakin Negara Maju Akan bisa tercapai, namun PR kita sangat besar, organisasi ini jangan hanya sekedar sebagai Pemerhati, tapi juga harus membangun,” harapnya.

Sylviana Murni Dorong Pemuda Terus Belajar dan Membangun Kolaborasi

Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si, menekankan bahwa pemuda perlu terus meningkatkan kapasitas diri dan terlibat dalam berbagai bidang pembangunan. Ia menilai proses belajar harus berlangsung secara berkelanjutan agar generasi muda mampu menjawab perubahan serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Pemuda harus Punya Peran dimana-mana, untuk itu Pemuda harus belajar terus tidak boleh berhenti sampai ke liang lahat, karena Pesan Pertama bagi kami (Muslim), adalah Iqra, yang artinya Baca / belajar. Pemuda jangan sampai ada yang malas belajar. Pemuda juga harus bangun Pentahelix untuk mewujudkan Indonesia Emas,” tegas Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni yang akrab disapa Mpok Silvi.

Ia turut menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak atau pendekatan pentahelix dalam mendukung agenda Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dinilai dapat memperluas kapasitas organisasi kepemudaan dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Selatan Muhammad Taqiyuddin mengangkat persoalan administrasi kependudukan masyarakat adat. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat adat, termasuk warga Suku Baduy, yang disebut belum memiliki KTP. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam kaitannya dengan akses layanan publik dan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan.

Menurut Taqiyuddin, isu tersebut dapat menjadi salah satu ruang kontribusi GMPD dalam mendampingi masyarakat desa dan adat. Namun, penanganannya membutuhkan koordinasi dengan lembaga yang berwenang serta pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing komunitas.

Wakil Menteri Desa Sampaikan Pesan melalui Zoom

Diskusi seminar dipandu oleh Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Si., dosen Universitas Esa Unggul sekaligus pengurus DPP GMPD. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan melalui sambungan Zoom.

Ahmad Riza Patria berharap DPP GMPD mampu berkontribusi secara konkret dalam mendukung pembangunan dan pengabdian di tengah masyarakat desa. Pesan tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan, yakni mendorong pemuda agar terlibat dalam upaya memperkuat kapasitas masyarakat serta meningkatkan kualitas pembangunan desa.

DPP GMPD dan STIAMI Sepakati Kerja Sama

Selain pengukuhan pengurus dan seminar kebangsaan, kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPP GMPD dan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Dokumen kerja sama ditandatangani oleh Ketua Umum DPP GMPD Wahyu Irawan dan Rektor STIAMI Prof. Dr. Hj. Sylviana Purwanti, SH, M.Si.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Dr. Drs. Amran, MT, Direktur Kawasan Perkantoran dan Batas Negara Kemendagri; Henny Navilah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi RI; Muhammad Taqiyuddin, Ketua KPU Jakarta Selatan; Dr. M. Amin, SPI, M.Si, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP; serta Dr. Dedy Kusna Utama, S.Sos., MA, Direktur Kemitraan dan Pengembangan Usaha Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Kerja sama tersebut diharapkan menjadi dasar kolaborasi organisasi kepemudaan dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Efektivitas kerja sama selanjutnya akan bergantung pada penerjemahan kesepakatan ke dalam program, pembagian peran, dan pelaksanaan kegiatan yang terukur.

Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan DPP GMPD dan Seminar Kebangsaan, Agus Fitri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tamu undangan, sponsor, dan pihak yang mendukung pelaksanaan acara. Ia menyampaikan bahwa dukungan berbagai pihak berperan dalam kelancaran kegiatan tersebut.

“Kami ucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh Panitia telah ikut mensukseskan Terlaksananya Kegiatan, dan kepada tamu undangan yang telah ikut menghadiri kegiatan tersebut, dan tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada para sponsor dan rekan yang telah mengirimkan papan karangan bunga ucapan Selamat. Mohon maap jika ada salah dan sesuatu yang tidak berkenan,” tutup Agus Fitri didampingi Sekretaris Ahmad Yani.

Melalui pengukuhan pengurus, seminar kebangsaan, dan kerja sama dengan STIAMI, DPP GMPD diharapkan dapat memperkuat peran pemuda dalam menjawab persoalan pembangunan desa, termasuk perlindungan hak ulayat dan akses pelayanan publik bagi masyarakat adat. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diwujudkan melalui program yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.