Teropongpost, Tangsel,- Bangunan SMPN 20 Tangsel Harus Di Audit Mutu Pembangunannya Diduga Kuat Korupsi proyek Menurut papan anggaran yang tertera, kegiatan pembangunan Revitalisasi SMPN 20 dilaksanakan oleh PT.Duta Tunas Kontruksi Pratama dengan pagu anggaran Rp.30.542.953.000,- masa kerja 195 hari kalender, No.SPK 000.3.3/BB-DKCTR/SP-002/2025.
Direksi keet proyek tidak ditemukan di lokasi pembangunan SMPN 20 Tangsel. Direksi Keet telah mengalami evolusi signifikan dari bentuk awalnya yang sederhana hingga solusi modern seperti penggunaan sandwich panel. Sebagai jantung operasional proyek konstruksi, direksi keet memainkan peran vital dalam menjamin kelancaran dan efisiensi pekerjaan.
Dari fungsinya Direksi Keet di SMP 20 yang seharusnya ada sebagai pusat administrasi hingga perannya dalam menjaga keamanan proyek, direksi keet memberikan kontribusi yang tidak dapat diremehkan terhadap kesuksesan sebuah proyek konstruksi. Dengan inovasi seperti penggunaan sandwich panel, direksi keet terus berevolusi menjadi solusi yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan.
Pemahaman yang baik tentang fungsi dan potensi direksi keet dapat membantu para profesional konstruksi dalam mengoptimalkan manajemen proyek mereka. Dengan mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia, termasuk penggunaan teknologi terbaru seperti sandwich panel, para pelaku industri konstruksi dapat membuat keputusan yang lebih informasi untuk kebutuhan Direksi Keet.
Fungsi Utama Direksi Keet antara lain, Pusat administrasi: Tempat penyimpanan dokumen proyek seperti jadwal kerja, gambar teknik, dan catatan penting. Tempat kerja: Menyediakan ruang bagi staf proyek, konsultan, dan kontraktor untuk bekerja dan berkoordinasi. Ruang pertemuan: Digunakan untuk mengadakan rapat penting dengan pihak-pihak terkait. Area penyimpanan: Selain dokumen, dapat digunakan untuk menyimpan peralatan kecil dan material berharga sementara. Pusat kontrol: Berfungsi sebagai pusat komando atau kontrol untuk memantau perkembangan proyek secara keseluruhan.
Di dalam Direksi Keet harus tertera RAB Bangunan SMPN 20 Tangsel. Adapun Fungsi RAB dalam proyek konstruksi: Estimasi Biaya: Memberikan gambaran perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk proyek. Pengendalian Biaya: Berfungsi sebagai dasar untuk mengontrol pengeluaran selama proyek berjalan. Dasar Penawaran: Menjadi dasar bagi kontraktor dalam mengajukan penawaran harga untuk suatu proyek. Panduan Proyek: Menjadi panduan dalam mengalokasikan sumber daya dan mengontrol pengeluaran selama proyek dilaksanakan. Alat Bukti Hukum: Dapat menjadi alat bukti hukum dalam sengketa yang berkaitan dengan biaya dan lingkup pekerjaan.
Komponen utama yang menyusun RAB: Biaya Material: Perhitungan kebutuhan dan harga bahan bangunan seperti semen, pasir, batu bata, dan besi. Biaya Tenaga Kerja: Estimasi upah untuk pekerja, mandor, dan supervisor berdasarkan jumlah dan durasi kerja. Biaya Peralatan: Perhitungan biaya sewa atau pembelian peralatan yang dibutuhkan. Biaya Operasional: Meliputi biaya energi, utilitas, transportasi, logistik, asuransi, dan perizinan. Biaya Overhead: Biaya tidak langsung yang timbul selama proyek berlangsung. Dana Cadangan: Dana tambahan untuk mengantisipasi biaya tak terduga atau perubahan harga.
Konsultan Pelaksana proyek dan Konsultan Pengawas Proyek di SMPN 20 Tangsel tidak Tampak di lapangan hanya ada yang mengaku sebagai pengaman proyek. jika seandainya memang ditemukan ada kerugian negara serta didukung alat bukti yang cukup maka proses harus terus dilanjutkan. Sehingga diduga kuat adanya dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung SMPN 20 dengan pagu anggaran Rp.30.542.953.000.
“Proyek Bangunan SMPN 20 Tangsel PPK harus aktif karena Konsultan pengawas dan pelaksana selalu tidak ada di tempat, apalagi Direksi Keet tidak ditemukan sehingga tidak ada transparansi RAB Pembangunan tersebut” Tegas Deri Hartono Sekjen Garda Tipikor.
Dugaan penyalahgunaan anggaran Proyek Pembagunan SMPN 20 harus mendapatkan perhatian dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tangsel, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk lebih intens menegur dan mengawasi dari konsultan pelaksana dan kosultan pengawas, sebab bangunan tersebut adalah bangunan sekolah yang akan di huni oleh siswa, agar tidak ada masalah pembangunannya di kemudian hari.
PPK DCKTR yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mereka adalah pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran negara atau daerah. PPK berperan penting dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, termasuk menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan, dan memastikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Beberapa dugaan penyimpangan yang ditemukan seperti penggunaan bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan RAB, dan jumlah pagu anggaran dengan luasan dan spesifikasi di Kabupaten/Kota lain di duga ada dugaan Mark up. Selain itu tim juga mengendus adanya dugaan penyimpangan dalam tahap lelang dan pengerjaan proyek yang berada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tangerang Selatan.
