Teropongpost, JAKARTA — Sengketa pengelolaan rumah susun Graha Cempaka Mas (GCM), Jakarta, memasuki tahapan pemeriksaan lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam perkara Nomor 173/G/TF/2026/PTUN.Jkt., para penggugat menyoroti persoalan pemutusan akses listrik dan air serta dugaan tidak optimalnya tindak lanjut pengaduan penghuni oleh pemerintah daerah.
Kuasa hukum para penggugat, Andries Basril, S.H., menyatakan bahwa sengketa rumah susun Graha Cempaka Mas tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan tata kelola hunian, tetapi juga menyangkut tuntutan perlindungan hak warga. Menurutnya, persoalan yang disampaikan para pemilik dan penghuni membutuhkan penanganan yang jelas dari instansi pemerintah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemeriksaan setempat dilaksanakan pada Selasa (27/10/2026). Agenda itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dafrian, S.H., dengan didampingi panitera Hj. Sri Suhartiningsi, S.H., M.H. Pemeriksaan dilakukan atas permintaan pihak penggugat untuk memperlihatkan kondisi objek sengketa rumah susun secara langsung sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara.
Melalui pemeriksaan setempat, pihak penggugat berharap majelis hakim memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan yang mereka nilai berkaitan dengan pokok gugatan. Meski demikian, hasil pemeriksaan tersebut bukan merupakan putusan akhir dan harus dipertimbangkan bersama alat bukti serta keterangan para pihak selama persidangan.
Pemutusan Listrik dan Air Menjadi Pokok Perhatian
Andries menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dipersoalkan para penggugat adalah pemutusan layanan listrik dan air terhadap pemilik maupun penghuni unit di Graha Cempaka Mas. Menurut mereka, kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kenyamanan warga yang menjadikan rumah susun sebagai tempat tinggal.
Pihak penggugat berpandangan bahwa persoalan akses terhadap layanan dasar tidak semestinya hanya dilihat sebagai konflik internal pengelolaan apartemen. Mereka menilai perlu ada penelusuran mengenai dasar tindakan, pihak yang berwenang mengambil keputusan, serta langkah pemerintah daerah dalam merespons pengaduan yang telah disampaikan.
“Gugatan ini tidak mengenai kepengurusan, tetapi keluhan warga negara yang mengharuskan negara masuk di situ melindungi hak-haknya,” ujar Andries.
Ia menegaskan, gugatan tersebut diarahkan pada dugaan tidak optimalnya tindak lanjut pemerintah daerah terhadap persoalan yang disampaikan para pemilik dan penghuni. Dalam pandangan penggugat, tanggung jawab pemerintah untuk menangani pengaduan perlu dinilai berdasarkan kewenangan administratif dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kendati demikian, dugaan pemutusan layanan yang bertentangan dengan hukum maupun tanggung jawab masing-masing pihak belum dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan pernyataan penggugat. Penilaiannya memerlukan pemeriksaan atas dokumen, kronologi, dasar kebijakan, dan bukti yang diajukan dalam persidangan.
Pengaduan Sejak 2013 Dipersoalkan Penggugat
Menurut Andries, persoalan pengelolaan Graha Cempaka Mas telah berlangsung sejak 2013. Ia menyebut para pemilik dan penghuni telah berupaya menyampaikan keluhan kepada pihak terkait, termasuk melalui proses yang menurutnya berkaitan dengan rekomendasi Komisi III DPR RI.
Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukum, berbagai upaya tersebut dinilai belum memberikan penyelesaian yang diharapkan. Situasi itu menjadi salah satu latar belakang para penggugat membawa persoalan tersebut ke PTUN Jakarta untuk memperoleh penilaian melalui mekanisme hukum.
Andries turut menyoroti posisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta yang, menurut keterangannya, bertindak sebagai Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Rumah Susun di Jakarta. Pihak penggugat mempersoalkan sejauh mana instansi tersebut menindaklanjuti persoalan yang telah dilaporkan.
Dalam konteks administrasi pemerintahan, penilaian terhadap tindak lanjut pengaduan perlu memperhatikan kewenangan instansi, prosedur penanganan, dokumen korespondensi, serta langkah konkret yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, klaim mengenai dugaan pembiaran harus diuji melalui bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Dalil mengenai pengaduan sejak 2013, rekomendasi lembaga legislatif, dan respons pemerintah daerah tersebut merupakan bagian dari argumentasi pihak penggugat. Kebenaran serta relevansinya terhadap objek perkara tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hak Penghuni Perlu Dinilai Berdasarkan Hukum
Sengketa Graha Cempaka Mas juga mengangkat persoalan perlindungan hak penghuni, terutama berkaitan dengan akses terhadap kebutuhan dasar dan kepastian dalam menempati hunian. Isu ini menuntut perhatian terhadap keseimbangan antara kewenangan pengelolaan rumah susun, hak pemilik dan penghuni, serta kewajiban instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas tempat tinggal yang layak dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang merupakan aspek yang relevan untuk diperhatikan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Namun, penilaian bahwa suatu tindakan tertentu merupakan pelanggaran HAM harus didasarkan pada fakta konkret, unsur hukum, dan kewajiban pihak yang bersangkutan.
Dengan demikian, pemutusan listrik dan air tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran HAM. Pemeriksaan perlu memperjelas alasan pemutusan, dasar kewenangan, prosedur yang ditempuh, dampak terhadap penghuni, serta mekanisme pengaduan yang tersedia bagi pihak terdampak.
Bagi para penggugat, persoalan ini memperlihatkan pentingnya kejelasan respons pemerintah terhadap pengaduan warga. Mereka berharap proses persidangan dapat memberikan penilaian terhadap tindakan atau tidak dilakukannya tindakan administratif yang menjadi pokok gugatan.
Status Pengelolaan Rumah Susun Turut Dipersoalkan
Selain akses listrik dan air, para penggugat juga mempersoalkan keterlibatan pengembang dalam pengelolaan apartemen. Menurut dalil yang disampaikan, terdapat persoalan mengenai proses serah terima pengelolaan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan atas dokumen serah terima, status pengelolaan, dasar kewenangan masing-masing pihak, serta aturan yang mengatur penyelenggaraan rumah susun. Kejelasan dokumen diperlukan untuk menilai hak dan kewajiban pengembang, pengelola, pemilik unit, penghuni, dan instansi pemerintah.
Dalam sengketa administrasi, perbedaan antara persoalan hubungan keperdataan, tata kelola rumah susun, dan tindakan administrasi pemerintahan perlu diidentifikasi secara cermat. Penentuan aspek mana yang relevan terhadap perkara harus merujuk pada objek gugatan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemeriksaan.
Karena itu, sengketa Graha Cempaka Mas tidak hanya berkaitan dengan keluhan mengenai layanan hunian, tetapi juga menyangkut kejelasan tata kelola dan pelaksanaan kewenangan. Seluruh persoalan tersebut perlu dinilai sesuai ruang lingkup perkara yang sedang diperiksa majelis hakim.
Pemeriksaan Setempat Menjadi Bagian dari Pembuktian
Pemeriksaan setempat yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026) merupakan salah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara. Melalui agenda tersebut, majelis hakim dapat melihat secara langsung kondisi objek yang relevan dengan sengketa, sehingga memperoleh bahan pertimbangan tambahan dalam menilai dalil para pihak.
Bagi penggugat, pemeriksaan lapangan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kondisi yang mereka anggap berkaitan dengan gugatan. Namun, hasil pengamatan tersebut tetap harus dinilai bersama bukti surat, keterangan para pihak, serta alat bukti lain yang diajukan selama persidangan.
Berdasarkan informasi jadwal yang disampaikan, sidang berikutnya direncanakan berlangsung pada Selasa, 3 November 2026, pukul 09.00 WIB. Agenda yang disebutkan meliputi penambahan bukti dari para pihak dan pemeriksaan ahli yang diajukan Tergugat II Intervensi.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pengujian terhadap argumentasi hukum masing-masing pihak. Sampai informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini disampaikan, belum terdapat putusan akhir mengenai pokok sengketa yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan tanggung jawab hukum para pihak.
Perkara Graha Cempaka Mas menempatkan persoalan pengelolaan rumah susun, akses terhadap layanan dasar, dan tindak lanjut pengaduan warga sebagai isu yang membutuhkan pemeriksaan hukum secara menyeluruh. Di satu sisi, para penggugat meminta agar keluhan mereka memperoleh penyelesaian yang jelas. Di sisi lain, penilaian terhadap tindakan dan tanggung jawab pihak tergugat harus didasarkan pada kewenangan, dokumen, dan bukti yang relevan.
Putusan majelis hakim nantinya diharapkan memberikan kejelasan terhadap pokok gugatan sesuai ruang lingkup kewenangan PTUN. Sementara proses persidangan masih berlangsung, seluruh dalil yang diajukan para pihak harus ditempatkan secara proporsional dan tidak diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah berkekuatan tetap.
Dengan demikian, perkembangan sengketa Rumah Susun Graha Cempaka Mas perlu terus dipantau melalui proses persidangan dan dokumen resmi. Pemeriksaan yang objektif dan transparan menjadi penting untuk memastikan bahwa persoalan hak penghuni, tata kelola rumah susun, serta tanggung jawab administratif pemerintah dinilai berdasarkan hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
