Teropongpost Kalianda, — Ketua Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Corong Rakyat Indonesia ( DPC CORAKINDO ) Lampung Selatan,Karya Nelson menyoroti tajam alokasi anggaran peruntukan belanja jasa pencucian pakaian (londry) Pimpinan DPRD Lampung Selatan hingga mencapai Rp.78 Juta (Tujuh puluh delapan juta rupiah) Kebijakan diajukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2026.
Ditengah upaya Pemerintah melakukan efisiensi anggaran demi pembangunan dan pelayanan masyarakat, pos anggaran tersebut justru memicu tanda tanya besar.
Polemik ini mencuat setelah salah satu media online memberitakan adanya alokasi dana fantastis untuk jasa laundry pakaian pimpinan DPRD. Informasi itu dengan cepat menyebar di media sosial dan memancing reaksi keras dari masyarakat.
Banyak warga menilai anggaran tersebut tidak peka’ terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan. Terlebih, sejumlah sektor pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial dinilai masih membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar.
“Kalau benar ada anggaran sebesar itu hanya untuk mencuci pakaian pimpinan, tentu sangat disayangkan. Di saat rakyat sedang susah, pejabat seharusnya memberi contoh hidup sederhana,” tegas Karya Nelson.
Sorotan publik semakin tajam karena Pemerintah belakangan gencar menyuarakan efisiensi belanja daerah, sesuai dengan petunjuk Presiden Prabowo agar efisiensi untuk penggunaan anggaran yang kurang bermanfaat hanya pemborosan. Namun di sisi lain, muncul dugaan anggaran yang dianggap tidak mendesak justru tetap dialokasikan dalam jumlah besar.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Selatan, Ahmad Herry , memberikan respons dingin saat dikonfirmasi salah satu media melalui pesan WhatsApp pada Kamis (14/05/2026).
Saat ditanya terkait kebenaran informasi anggaran pencucian pakaian pimpinan DPRD sebesar Rp78 juta itu, Hery menjawab singkat dan datar.
“Ya tidak lah Dinda,” tulisnya.
Namun, Hery tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait bantahan tersebut, termasuk tidak menjelaskan apakah angka yang beredar keliru, salah tafsir, atau memang tidak terdapat dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRD Lampung Selatan tahun 2026.
Jawaban singkat itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Publik berharap ada penjelasan resmi dan terbuka agar tidak menimbulkan asumsi liar maupun ketidakpercayaan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Masyarakat meminta DPRD Lampung Selatan lebih transparan dalam menyusun dan mempublikasikan penggunaan anggaran, terutama untuk belanja yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Sekarang masyarakat sudah kritis. Semua anggaran pasti dipantau publik. Jadi pejabat harus terbuka dan bijak menggunakan uang rakyat,” kata warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tambahan dari pihak Sekretariat DPRD Lampung Selatan terkait rincian maupun klarifikasi lengkap atas kabar anggaran tersebut.
