Teropongpost, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola keuangan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Raihan tersebut menandai keberhasilan Kemnaker mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut, sekaligus memperkuat komitmen institusi terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Capaian opini WTP tersebut mendapat perhatian khusus dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor yang menegaskan pentingnya menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan keseriusan seluruh jajaran Kemnaker dalam mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab.
Dalam keterangannya, Afriansyah menilai bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh unit kerja yang secara konsisten menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, capaian tersebut harus dijadikan landasan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa mendatang.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Afriansyah menegaskan bahwa Kemnaker tidak akan berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemicu untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara secara berkelanjutan.
Menurutnya, sejumlah langkah strategis akan terus dilakukan, termasuk mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN), serta memperkuat mekanisme pengawasan internal pada seluruh satuan kerja. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas akuntabilitas publik.
Afriansyah juga mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker agar menjadikan opini WTP sebagai tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pengelolaan anggaran yang baik, menurutnya, harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel dan dipercaya publik.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Akhsanul juga menekankan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP harus diikuti dengan kesungguhan dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut yang konsisten dinilai menjadi indikator penting dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya.
Dalam perspektif yang lebih luas, keberhasilan Kemnaker mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut menunjukkan bahwa penguatan sistem pengelolaan keuangan negara memerlukan konsistensi, komitmen kelembagaan, dan budaya akuntabilitas yang kuat. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi anggaran, capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui pengawasan yang efektif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.
Ke depan, tantangan yang dihadapi bukan hanya mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Karena itu, penguatan akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme aparatur tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
