Teropongpost, Hyderabad – Menaker Yassierli mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi dalam menyusun pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan (future skills forecasting) sebagai landasan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi global. Inisiatif tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem pelatihan dan pengembangan tenaga kerja mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar kerja.
Gagasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) 2026 yang berlangsung di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026). Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara dalam mengantisipasi dinamika dunia kerja yang dipengaruhi digitalisasi, otomatisasi, perubahan demografi, serta transisi menuju ekonomi hijau.
Pada kesempatan itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu agenda prioritas dalam kerja sama BRICS CONNECT. Menurut Menaker Yassierli, mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk menghasilkan proyeksi kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang lebih akurat sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Menaker Yassierli.
Menaker menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi global berlangsung semakin cepat sebagai dampak perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial, serta transformasi industri. Kondisi tersebut menuntut setiap negara memiliki kemampuan memprediksi kebutuhan kompetensi baru agar kebijakan pengembangan tenaga kerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurutnya, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara-negara anggota BRICS memahami arah perubahan pasar tenaga kerja, mengidentifikasi kompetensi yang paling dibutuhkan, serta menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan perkembangan sektor industri. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain menyampaikan usulan mengenai kerja sama BRICS, Menaker turut memaparkan berbagai kebijakan yang telah dijalankan Indonesia untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional. Langkah tersebut meliputi perluasan akses pelatihan keterampilan, penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), serta optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pemerintah Indonesia juga terus memperluas akses kesempatan kerja bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pasar kerja yang lebih inklusif sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah pada tahun ini membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan teknologi asistif serta contoh penataan lingkungan kerja yang dirancang untuk mendukung terciptanya tempat kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi seluruh tenaga kerja.
“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya,” ujar Menaker.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah terus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang pada tahun ini menargetkan 150 ribu peserta, serta Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan sasaran sebanyak 300 ribu peserta. Kedua program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki sektor produktif.
Menaker menambahkan bahwa sejumlah program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan kebijakan hilirisasi komoditas strategis, juga diarahkan sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja baru. Efektivitas program tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Di sisi lain, pemerintah terus mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi melalui platform digital yang menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja. Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Menutup penyampaiannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi internasional yang berorientasi pada pengembangan keterampilan masa depan akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah transformasi global.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker.
