Teropongpost, JAKARTA — Wacana pembangunan dapur sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti terus bergulir dan memantik perhatian publik. Gagasan tersebut dinilai berpotensi menjadi titik balik arah kebijakan nasional, terutama dalam menempatkan program pangan sebagai bagian integral dari proses pendidikan.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyebut konsep dapur sekolah dapat mengubah MBG dari sekadar program distribusi makanan menjadi arena pembelajaran pangan yang nyata bagi siswa, apabila sekolah ditempatkan sebagai subyek utama dalam pelaksanaannya.
Menurut Alip, selama ini pelaksanaan MBG berisiko menempatkan sekolah hanya sebagai titik distribusi logistik. Padahal, jika menggunakan kerangka pendidikan, sekolah seharusnya menjadi aktor utama yang mengintegrasikan kegiatan makan dengan proses belajar.
“Sekolah harus menjadi subyek, bukan sekadar lokasi pembagian makanan. Ketika sekolah memegang kendali, aktivitas makan bisa menjadi bagian dari pembelajaran tentang gizi, budaya pangan, tanggung jawab kolektif, hingga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dapur sekolah membuka peluang menghadirkan pembelajaran kontekstual yang langsung dialami siswa. Dalam skema ini, siswa menjadi partisipan utama, mulai dari memahami asal-usul bahan pangan, mengenal rantai produksi makanan, mempelajari pengolahan pangan sehat, hingga praktik kerja sama sosial dalam distribusi makanan.
Alip juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan di sekitar sekolah sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran pangan. Kebun sekolah maupun lahan komunitas dapat digunakan untuk menanam bahan pangan lokal, sekaligus memperkuat relasi antara sekolah dan masyarakat sekitar.
“Daya dukung warga sekitar sekolah sangat penting. Ketika masyarakat terlibat sebagai mitra produksi pangan lokal, sekolah tidak hanya memberi makan siswa, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi dan pendidikan berbasis komunitas,” katanya.
Ia menyinggung praktik di Jepang melalui sistem Kyushoku (makan siang di sekolah) dan konsep Shokuiku (pendidikan pangan), di mana dapur sekolah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Dalam model tersebut, siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi belajar mengenai asal-usul pangan, budaya makan sehat, disiplin kolektif, serta tanggung jawab sosial.
Alip menambahkan bahwa keberhasilan konsep dapur sekolah sangat bergantung pada siapa dan bagaimana dapur tersebut dikelola. Ia menegaskan bahwa tim yang bekerja di dapur sekolah harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan, bukan sekadar tenaga berbayar dari luar yang terpisah dari proses pembelajaran.
“Jika dapur hanya memindahkan beban distribusi dari pusat ke sekolah tanpa integrasi pendidikan, maka yang terjadi hanyalah relokasi logistik, bukan transformasi pembelajaran,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan dapur sekolah dirancang secara lintas sektor dengan melibatkan unsur pendidikan, kesehatan, pertanian lokal, serta komunitas warga. Dengan pendekatan tersebut, MBG berpotensi menjadi ruang belajar nyata yang memperkuat literasi pangan, kesadaran ekologis, sekaligus karakter sosial siswa.
“Dapur sekolah harus menjadi laboratorium hidup. Di situlah siswa belajar tentang pangan, kehidupan, dan tanggung jawab sosial secara langsung, bukan hanya menerima layanan konsumsi,” pungkas Alip.
