BUS Bencana Urusan Sararea di Bandung: Deri Suparyadi Dorong Integrasi Pemerintah, TAGANA, dan RT/RW

BUS Bencana Urusan Sararea menempatkan keselamatan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama, tetapi pelaksanaannya membutuhkan sistem kerja yang terstruktur. Pemerintah tetap menjalankan kewenangan sesuai tugas masing-masing, sementara relawan dan unsur masyarakat berperan memperkuat kesiapsiagaan, pelaporan kondisi lapangan, pelayanan kemanusiaan, serta pendampingan warga. Tanpa mekanisme yang jelas, kolaborasi berisiko terhambat oleh informasi yang tidak terhubung dan tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Deri Suparyadi, unsur relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bandung, menyoroti pentingnya membangun sinergi yang melampaui koordinasi formal. Dalam perspektif penanggulangan bencana, semangat Bencana Urusan sararea atau kebersamaan perlu diwujudkan melalui prosedur yang terukur, kesiapan personel, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan masyarakat sejak tahap prabencana hingga pemulihan.

BUS Harus Menjadi Sistem Kerja, Bukan Sekadar Slogan

Gagasan Bencana Urusan Sararea berangkat dari pemahaman bahwa penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Ancaman bencana memiliki dimensi yang beragam, mulai dari keselamatan jiwa dan penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemulihan kondisi sosial masyarakat.

Karena itu, kolaborasi perlu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, TAGANA, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, tenaga kesehatan, unsur kewilayahan, serta komunitas relawan. Setiap unsur harus memahami mandat, kapasitas, dan batas kewenangannya agar pengerahan sumber daya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

BPBD menjalankan fungsi penanggulangan bencana dan koordinasi sesuai kewenangannya. Sementara itu, Dinas Sosial bersama TAGANA dapat mendukung pelayanan sosial, pengelolaan pengungsian, dapur umum, distribusi logistik, pendataan penyintas, dan dukungan psikososial sesuai kebutuhan serta kapasitas yang tersedia.

Petugas penyelamatan, tenaga kesehatan, dan perangkat teknis lainnya juga perlu bekerja berdasarkan kompetensi dan prosedur masing-masing. Prinsip yang harus dipegang ialah bergerak secara terpadu tanpa mengaburkan tanggung jawab. Semua unsur dapat berkontribusi dalam satu tujuan, tetapi tidak berarti setiap personel harus melakukan pekerjaan yang sama.

Pembagian peran yang tegas membantu mencegah duplikasi bantuan, kekosongan pelayanan, dan pengerahan relawan tanpa penugasan yang sesuai. Dengan mekanisme koordinasi yang efektif, sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih tepat, sementara keselamatan petugas dan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama.

RT/RW sebagai Penghubung Informasi dari Lingkungan

Salah satu tantangan dalam penanggulangan bencana adalah memperoleh informasi awal yang akurat mengenai kondisi warga dan lingkungan terdampak. Dalam hal ini, RT/RW memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memahami karakteristik wilayahnya.

Pengurus RT/RW umumnya mengenali akses jalan, lokasi yang berpotensi terdampak, kondisi lingkungan, serta keberadaan warga yang mungkin membutuhkan bantuan khusus. Informasi mengenai lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dapat membantu petugas mempersiapkan evakuasi serta menentukan prioritas pelayanan.