Teropongpost, JAKARTA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menantang pemerintah membuka semua data Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Desakan membuka semua data MBG itu disampaikan sebagai upaya mendorong transparansi dan penguatan pengawasan terhadap program strategis nasional.
Desakan Boyamin agar pemerintah membuka semua data MBG muncul setelah adanya sorotan terhadap dugaan persoalan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, transparansi seluruh penggunaan anggaran MBG penting dilakukan agar masyarakat mengetahui secara jelas alur penggunaan dana negara.
Pembukaan semua data MBG juga dinilai Boyamin dapat menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pengadaan barang, pengelolaan dapur MBG, hingga distribusi manfaat yang diterima masyarakat.
Menurut Boyamin, persoalan yang muncul saat ini bukan hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Kasus dugaan korupsi ini mencederai sekaligus mengkhianati program pemerintah yang sejatinya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Akibat ulah oknum, kredibilitas Program MBG menjadi tercoreng di mata masyarakat,” ujar Boyamin kepada awak media, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai berbagai indikasi dugaan penyimpangan sebenarnya telah menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan perbedaan antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
“Sudah lama muncul keluhan dari masyarakat bahwa nilai makanan yang diterima anak-anak hanya sekitar Rp7 ribu per porsi, sementara anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai sekitar Rp15 ribu. Jika benar demikian, berarti ada selisih yang cukup besar yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain persoalan makanan, Boyamin juga menyoroti dugaan pengadaan sejumlah barang yang menurutnya perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat, termasuk kendaraan operasional dan perlengkapan penunjang program.
Ia mencontohkan adanya dugaan pengadaan motor listrik yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka, baik dari sisi harga pengadaan maupun manfaat langsung terhadap pelaksanaan program MBG.
“Banyak hal yang perlu dibuka secara transparan dalam kasus ini, mulai dari pengadaan mobil, motor listrik hingga barang-barang lainnya. Manfaat langsung dari pengadaan tersebut bagi program juga perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut Boyamin, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh, baik melalui mekanisme internal maupun partisipasi aktif masyarakat. Salah satu usulan yang disampaikan yakni penyediaan kanal pelaporan daring yang mudah diakses serta perlindungan terhadap pelapor.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pada setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses pengadaan, penunjukan mitra, pembangunan fasilitas pendukung, hingga mekanisme distribusi program. Boyamin berharap berbagai sorotan yang muncul dapat menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
