Dengan terbentuknya 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah berupaya memperkuat akses permodalan, distribusi, dan pemasaran bagi UMKM desa. “Di sinilah peran koperasi pembiayaan syariah dan BMT sebagai solusi untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal.”
Ferry mencontohkan koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq, Sunan Drajat, dan Nurul Jadid yang berhasil menggerakkan ekonomi daerah hingga memiliki aset triliunan rupiah. “Koperasi pesantren bisa mentrigger perputaran ekonomi di daerah. Ini bukti ekonomi syariah berbasis komunitas bisa berhasil dan berkelanjutan,” tuturnya.
Selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner LPS, Prof. Anggito Abimanyu, menekankan bahwa transformasi ekonomi syariah harus dibangun secara bertahap dan kompetitif. “Mensyariahkan ekonomi itu harus sustain dan berlanjut. Infrastruktur tidak mungkin tumbuh tanpa kesabaran,” tegas Anggito.
Ia menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah meliputi larangan riba, tidak spekulatif, dan adanya underlying transaction yang jelas. “Ekonomi syariah dijalankan karena alasan religiusitas: halal, tidak riba, tidak spekulatif. Namun ke depan, kualitas layanan menjadi faktor penting,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat kini mulai memilih bank syariah karena pelayanan yang baik. “Kalau pelayanan baik dan kompetitif, maka insentif bisa diberikan. Kita harus lebih progresif memasarkan produk syariah,” tambahnya.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan bahwa industri halal merupakan pilar pertumbuhan ekonomi baru. “Industri halal adalah wujud pertumbuhan ekonomi. Kita tidak ingin berhenti di industri makanan saja, tetapi merambah sektor lain,” tutur Emmy.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun kawasan industri halal di beberapa daerah dengan infrastruktur terintegrasi dan regulasi pendukung. “Ekosistem industri halal mencakup regulasi, sertifikasi, bahan baku, hingga fasilitas produksi dan semua harus terhubung. Industri halal tidak perlu takut pasar. Penduduk kita besar, pasar domestik kuat, dan kita punya potensi ekspor,” tambahnya.
Dana Sosial Umat dan Ekosistem Haji-Umrah
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya profesionalisme pengelolaan dana sosial umat. “Zakat, wakaf, sedekah, fidyah, dan aqiqah adalah potensi besar. Jika dikelola secara profesional, ini bisa menjadi sumber penguatan ekonomi umat,” tuturnya.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa ekonomi haji harus memberi dampak luas bagi bangsa. “Selama ini kita bangga dengan klaim haji mabrur, tetapi belum maksimal memikirkan dampak ekonominya. Harus ada nilai tambah yang kembali ke masyarakat Indonesia,” papar Irfan.
Irfan menyebut bahwa produk Indonesia telah masuk ke rantai pasok di Arab Saudi, termasuk makanan siap saji dan produk kerajinan.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui strategi investasi produktif. “Kami mencari cara agar pengelolaan keuangan haji lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat besar bagi umat,” ungkap Fadlul.
