Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menuntut cara pandang yang lebih utuh. Setiap kebijakan politik perlu diuji tidak hanya dari sisi manfaat dan stabilitas, tetapi juga dari kepastian hukumnya. Setiap langkah keamanan harus diukur bukan hanya dari efektivitasnya, tetapi juga dari proporsionalitas, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap hak warga negara.
Jika penyesuaian nomenklatur ini hanya berhenti sebagai formalitas, ia akan segera kehilangan makna. Namun jika benar-benar diinternalisasi dalam cara berpikir, memberi nasihat, dan merumuskan kebijakan, maka ia menjadi koreksi penting atas kecenderungan lama: politik yang terlalu dominan dan keamanan yang terlalu cepat bergerak, sementara hukum tertinggal di belakang.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: negara ingin dikenal sebagai apa? Negara yang cepat mengambil keputusan, atau negara yang cermat menjaga keadilan? Jawaban terbaik tentu bukan memilih salah satu, melainkan memastikan bahwa kecepatan politik dan ketegasan keamanan selalu berjalan dalam koridor hukum.
Di situlah letak kekuatan negara yang sesungguhnya—bukan pada kerasnya tindakan, melainkan pada konsistensi menjaga hukum sebagai penuntun politik dan keamanan. Dan di sanalah makna sesungguhnya dari perubahan nomenklatur ini diletakkan.
Penulis Adalah : Adi Warman,SH, Asisten I Penasihat Khusus Presiden bidang Poltik, Hukum dan Keamanan.
