JAKARTA — Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, mengkritik keras arah pembangunan nasional di Papua yang dinilai terlalu berorientasi pada proyek ekonomi dan pendekatan keamanan, tetapi gagal membangun relasi kemanusiaan dengan masyarakat adat Papua. Kritik tersebut disampaikannya dalam acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas MH Thamrin, Jakarta.
Kegiatan Nobar Film Dokumenter Pesta Babi yang dihadiri sekitar 300 mahasiswa dan dosen itu berubah menjadi ruang refleksi kritis mengenai masa depan Papua, relasi negara dengan masyarakat adat, serta makna nasionalisme di tengah derasnya ekspansi pembangunan modern di tanah Papua.
Dalam forum Nobar Film Dokumenter Pesta Babi tersebut, Alip menegaskan bahwa Papua tidak membutuhkan pembangunan yang memutus hubungan masyarakat dengan tanah, hutan, dan identitas budayanya.
“Papua lebih butuh kasih sayang daripada food estate. Yang dibutuhkan masyarakat Papua bukan proyek-proyek besar yang menggusur ruang hidup mereka, tetapi penghormatan, keadilan, dan rasa kemanusiaan dari negara,” ujar Alip di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, film dokumenter Pesta Babi memiliki kekuatan penting untuk membuka kesadaran generasi muda Indonesia agar mulai mengenal Papua secara lebih utuh dan manusiawi, bukan hanya melalui narasi konflik, kekerasan, atau keamanan yang selama ini mendominasi ruang publik.
“Film ini penting karena memperlihatkan bahwa Papua bukan sekadar wilayah yang dipenuhi konflik. Di sana ada kebudayaan besar, ada solidaritas sosial, ada manusia-manusia yang ingin hidup damai dan bermartabat. Film seperti ini bisa melahirkan nasionalisme baru—nasionalisme yang tumbuh dari rasa cinta kepada sesama anak bangsa,” katanya.
Film tersebut menampilkan tradisi bakar batu atau pesta babi yang dalam banyak komunitas adat Papua menjadi simbol persaudaraan, gotong royong, rekonsiliasi sosial, dan penghormatan terhadap kehidupan. Tradisi itu sekaligus memperlihatkan posisi hutan sebagai pusat kehidupan masyarakat adat Papua.
“Hutan bagi orang Papua adalah ‘Mama’. Dari hutan mereka mendapatkan makanan, obat-obatan, kasih sayang, hingga hubungan spiritual dengan leluhur. Ketika hutan dihancurkan, yang rusak bukan hanya ekosistem, tetapi identitas dan jiwa masyarakat Papua itu sendiri,” ujarnya.
Alip kemudian mengkritik berbagai proyek pembangunan nasional yang dinilai terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan penyeragaman model pembangunan tanpa memahami karakter sosial-budaya Papua.
Ia menilai pendekatan pembangunan berbasis ekspansi perkebunan, proyek pangan skala besar, hingga pembukaan lahan secara masif berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat adat sekaligus memperbesar konflik sosial.
“Papua tidak butuh sawit yang menggusur tanah adat. Papua tidak butuh padi dan tebu yang dipaksakan dengan mengorbankan hutan ulayat mereka. Dan Papua juga tidak butuh pendekatan tentara sebagai wajah utama negara. Yang dibutuhkan Papua adalah kehadiran negara yang manusiawi, yang mau mendengar dan menghormati rakyatnya sendiri,” tegasnya, disambut tepuk tangan peserta.
Menurut Alip, pendekatan keamanan yang terlalu dominan justru memperlebar jarak psikologis antara negara dan masyarakat Papua. Ia menilai persoalan Papua tidak bisa diselesaikan hanya melalui proyek ekonomi maupun operasi keamanan semata, melainkan harus dimulai dari penghormatan terhadap martabat manusia dan hak masyarakat adat atas ruang hidupnya.
“Kalau negara terus datang dengan pendekatan kekuasaan dan investasi semata, maka luka sosial di Papua akan terus diwariskan. Papua tidak bisa dipahami hanya dengan logika statistik pembangunan, tetapi harus dipahami dengan hati,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Alip juga menyinggung kepemimpinan adat Papua yang menurutnya memiliki nilai pengabdian sosial yang kuat dan layak menjadi refleksi bagi kepemimpinan nasional saat ini.
“Di banyak komunitas adat Papua, pemimpin dihormati karena pengorbanan dan pengabdiannya kepada rakyat, bukan karena nepotisme atau kedekatan politik. Nilai seperti ini justru mulai langka dalam kehidupan berbangsa kita,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa film dokumenter seperti Pesta Babi memiliki kekuatan membangun “nasionalisme empatik”, yakni rasa kebangsaan yang lahir dari pengenalan mendalam terhadap kehidupan sesama warga negara.
“Nasionalisme tidak boleh berhenti pada slogan NKRI. Nasionalisme harus diwujudkan dalam keberanian mencintai seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua, dengan tulus dan setara. Kalau Papua terus terluka, maka sesungguhnya Indonesia juga sedang kehilangan sebagian jiwanya,” pungkasnya.
Acara nobar dan diskusi publik tersebut berlangsung interaktif dan ditutup dengan sesi tanya jawab kritis dari para mahasiswa Universitas MH Thamrin mengenai isu keadilan ekologis, hak masyarakat adat, dan masa depan pembangunan Papua di tengah arus investasi dan pendekatan keamanan negara.
