Teropongpost, Jakarta— Kematian YBS (10), siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, membuka luka lama pendidikan Indonesia. Tragedi ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan bagaimana anak-anak dari keluarga miskin bisa berada dalam tekanan sistemik—dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, rasa malu dan ketakutan yang tersisa, serta perlindungan yang tidak selalu hadir di sekolah. Lembaga kajian kebijakan publik IndexPolitica menilai kasus ini sebagai bentuk Social Murder (pembunuhan sosial), sebuah kekerasan yang lahir dari pengabaian dan minimnya respons sistemik negara.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menegaskan bahwa tragedi Kematian YBS seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak terkait pendidikan nasional. Menurutnya, kasus ini mengungkap tekanan sosial yang kerap dialami anak-anak dari keluarga tidak mampu akibat praktik pendidikan yang terlalu formalistik dan kurang sensitif terhadap kondisi sosial murid.
Kematian YBS diketahui setelah beberapa hari tidak masuk sekolah. Sebelumnya, sang ibu—seorang janda yang menghidupi lima anak—sempat meminta YBS kembali bersekolah, meski permintaan anak itu akan buku dan alat tulis tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga yang ekstrem.
“Bagi anak dari keluarga miskin, datang ke sekolah tanpa perlengkapan belajar bukan sekadar persoalan akademik, tetapi pengalaman sosial yang menekan secara psikologis,” ujar Alip. Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan, meskipun tidak melakukan kekerasan fisik secara langsung, dapat menimbulkan dampak fatal bagi anak-anak yang hidup dalam keterbatasan. Tekanan, rasa malu, dan ketidakpastian administratif dapat berakumulasi menjadi beban eksistensial yang sangat berat bagi murid.
IndexPolitica menekankan bahwa istilah Social Murder digunakan untuk menggambarkan kematian atau kerugian serius yang muncul akibat pengabaian dan minimnya respons institusional. Sistem yang abai terhadap kebutuhan dasar dan martabat anak berkontribusi pada risiko yang membahayakan nyawa. Oleh karena itu, lembaga ini mendorong pemerintah dan pemangku kebijakan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pendidikan dasar, terutama di wilayah miskin dan tertinggal. Perlindungan martabat serta kesehatan mental anak harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional.
“Kematian YBS seharusnya menjadi peringatan keras bahwa pendidikan tidak boleh menjadi sumber tekanan sosial. Tanpa pembenahan serius pada aspek sensitivitas sosial, risiko tragedi serupa akan terus berulang,” tutup Alip.
