Teropongpost, TANGERANG SELATAN – Dugaan pungli dan intimidasi di SMK Nusantara II Kesehatan kembali menjadi sorotan publik. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Banten secara resmi melayangkan laporan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Banten terkait dugaan pungli, ketidaktransparanan pengelolaan keuangan sekolah, serta tindakan intimidatif yang disebut terjadi saat proses klarifikasi berlangsung.
Laporan mengenai dugaan pungli dan intimidasi di SMK Nusantara II Kesehatan tersebut disampaikan setelah surat permintaan klarifikasi yang sebelumnya dikirimkan oleh LSM Trinusa tidak memperoleh jawaban yang dianggap memadai. Organisasi tersebut menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya wali murid.
Menurut Trinusa, dugaan pungli dan intimidasi di SMK Nusantara II Kesehatan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Mereka menilai adanya indikasi pelanggaran tata kelola pendidikan yang berpotensi merugikan peserta didik maupun orang tua siswa sehingga memerlukan pemeriksaan independen dari lembaga pengawasan pemerintah.
Ketua DPD LSM Trinusa Banten menjelaskan bahwa laporan yang diajukan ke Inspektorat memuat sejumlah temuan yang diperoleh dari hasil pengumpulan informasi dan pengaduan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya kewajiban pembayaran yang disebut dibebankan kepada siswa melalui mekanisme yang dinilai tidak sepenuhnya sukarela.
Selain itu, Trinusa juga mempertanyakan penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari berbagai pos anggaran. Mereka meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perencanaan dan realisasi anggaran sekolah guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan terhadap kegiatan yang sama.
Menurut pihak pelapor, sekolah sebagai penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.
Persoalan lain yang turut dilaporkan adalah dugaan adanya tekanan atau intimidasi saat audiensi antara perwakilan Trinusa dan pihak sekolah yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, suasana diskusi disebut sempat memanas sehingga tujuan awal untuk memperoleh klarifikasi tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Trinusa mengaku akan menyerahkan seluruh data, dokumen, serta keterangan yang dimiliki kepada Inspektorat sebagai bahan pemeriksaan. Mereka berharap proses pengawasan dilakukan secara objektif dan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Selain meminta audit terhadap pengelolaan dana sekolah, Trinusa juga mendorong agar Inspektorat melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran prosedur yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari peserta didik maupun wali murid.
Menurut mereka, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu diumumkan secara terbuka untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
LSM Trinusa menegaskan bahwa langkah pelaporan ini bukan ditujukan untuk menyerang institusi pendidikan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar tata kelola sekolah berjalan sesuai regulasi dan prinsip transparansi.
Hingga berita ini disusun, pihak SMK Nusantara II Kesehatan belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang telah disampaikan ke Inspektorat Daerah Provinsi Banten tersebut. Sementara itu, masyarakat dan wali murid menunggu hasil pemeriksaan guna memperoleh kejelasan atas berbagai persoalan yang berkembang.
