Teropongpost, Kab. Tangerang, -Puncak penanaman Mangrove Nasional serentak bersama TNI, Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Arh S.S. Bandjar bersama Forkopimda menanam 5000 bibit mangrove di Taman Mangrove Urban Aquakultur Kampung Pelelangan Desa Ketapang, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Senin, (15-05-2023).
Penanaman pohon mangrove ini sudah berjalan sejak tahun 2014 dan sudah tertanam sekitar kurang lebih 430 ribu pohon yang mana tergelar pada seluas 1200 Ha mulai dari wilayah Kosambi sampai dengan kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.
Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Arh S.S. Bandjar yang hadir dalam penanaman Mangrove tersebut mengatakan, selain itu juga kegiatan penanaman mangrove ini guna untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup air laut maupun dapat berguna menahan abrasi dari ombak besar air laut.
“Program penanaman mangrove ini merupakan program Nasional Pemerintah dan TNI, Kami bersama jajaran TNI dan Forkopimda Kabupaten Tangerang menanam mangrove hari ini secara serentak di 37 provinsi,dengan diawali virtual bersama bapak Presiden RI Jokowi.” ujarnya”.
Peran Stakeholder Pemerintah kabupaten Tangerang Dalam Menjaga Ekosistem Magrove
Stakeholder pemerintah kabupaten Tangerang mencakup berbagai lembaga dan unit di tingkat pemerintahan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pembangunan di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa stakeholder pemerintah kabupaten Tangerang yang umumnya terlibat:
Stakeholder pemerintah kabupaten Tangerang mencakup berbagai lembaga dan unit di tingkat pemerintahan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pembangunan di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa stakeholder pemerintah kabupaten Tangerang yang umumnya terlibat:
- Pemerintah Kabupaten Tangerang: Pemerintah kabupaten Tangerang secara keseluruhan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan wilayah kabupaten, termasuk kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program pemerintah.
- Dinas Lingkungan Hidup: Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kabupaten Tangerang. Mereka terlibat dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, pelestarian ekosistem, dan perlindungan hutan mangrove.
- Dinas Pertanian: Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam pengembangan sektor pertanian di kabupaten Tangerang, termasuk pengembangan dan pengelolaan lahan pertanian, pemeliharaan tanaman, peningkatan produktivitas pertanian, termasuk mungkin juga penanaman mangrove.
- Dinas Kelautan dan Perikanan: Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kabupaten Tangerang, termasuk pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan, peningkatan budidaya ikan, dan pelestarian habitat laut, termasuk hutan mangrove.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian kebudayaan di kabupaten Tangerang. Mereka terlibat dalam promosi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, dan memastikan perlindungan warisan budaya.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): BAPPEDA bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah di kabupaten Tangerang. Mereka memainkan peran penting dalam perumusan rencana pembangunan jangka panjang, koordinasi antarunit pemerintahan, dan evaluasi implementasi program pembangunan.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): BPBD bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di kabupaten Tangerang. Mereka terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana yang dapat berdampak pada ekosistem mangrove.
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD): BKD bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya manusia di lingkup pemerintah kabupaten Tangerang. Mereka terlibat dalam pengelolaan pegawai yang terlibat dalam program dan kegiatan pelestarian mangrove.
- Dinas Kesehatan: Dinas Kesehatan memainkan peran penting dalam pemantauan dan pengawasan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Mereka dapat memberikan edukasi tentang dampak lingkungan mangrove terhadap kesehatan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyakit yang terkait dengan ekosistem mangrove.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengawasan dan pengendalian industri yang beroperasi di kabupaten Tangerang. Mereka terlibat dalam pemantauan dan penegakan peraturan terkait dengan limbah industri yang dapat mempengaruhi ekosistem mangrove.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan penataan ruang di kabupaten Tangerang. Mereka dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan pelestarian dan perlindungan ekosistem mangrove.
- Camat dan Kepala Desa: Camat dan kepala desa di wilayah Kabupaten Tangerang memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan di tingkat lokal. Mereka dapat menjadi penengah antara pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat dalam melaksanakan program pelestarian mangrove.
- Komunitas Masyarakat Lokal: Komunitas masyarakat lokal, termasuk nelayan, petani, dan warga sekitar hutan mangrove, juga merupakan stakeholder penting dalam pelestarian mangrove. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan dapat berperan aktif dalam penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan mangrove.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM yang berfokus pada lingkungan dan pelestarian juga dapat menjadi stakeholder penting dalam pelestarian mangrove. Mereka dapat memberikan advokasi, pengawasan, dan dukungan teknis dalam upaya pelestarian mangrove.
Dalam pelestarian tanaman mangrove, kolaborasi dan koordinasi antara semua stakeholder ini sangat penting. Melalui kerjasama yang baik, pemerintah kabupaten Tangerang dapat berhasil melaksanakan program pelestarian mangrove yang efektif dan berkelanjutan.
