Teropongpost Lebak – Aktivis asal Banten, Dani Saeputra, yang juga merupakan putra kelahiran suku Baduy, mengecam keras aktivitas tambang ilegal yang merusak kawasan Gunung Karangbokor di Blok Cibokor, Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.
Gunung yang selama ini dikenal sebagai “gunung titipan” atau kawasan sakral yang dijaga ketat oleh kasepuhan adat Baduy, kini rusak akibat aktivitas tambang liar yang kian merajalela.
Tokoh Banten, Buya Sujana Karis, turut angkat bicara mengecam keras ulah para pengusaha tambang yang merusak lingkungan sakral tersebut.
“Ini persoalan serius. Gunung Karangbokor adalah wilayah adat yang dijaga oleh leluhur suku Baduy. Semua pihak, terutama penegak hukum, harus bertindak tegas,” tegas Buya Sujana saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (13/6/2025).
Buya Sujana mendesak Polda Banten untuk segera menangkap para pelaku tambang ilegal yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Saya minta dalam waktu 1×24 jam, Kapolda Banten harus bertindak tegas. Jangan tunggu kerusakan semakin parah. Ini wilayah hulayat adat yang harus dilindungi,” tegasnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Dani Saeputra yang juga dikenal sebagai anak angkat Buya Sujana, mendesak Bupati Lebak, Gubernur Banten, serta anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk segera turun ke lokasi.
“Ini tidak bisa ditunda. Hutan larangan yang dijaga oleh leluhur kami sedang dirusak. Saya, sebagai aktivis yang lahir dari suku Baduy, merasa terpanggil. Ini soal warisan budaya dan kelestarian alam,” ujar Dani.
Ia juga menyoroti sikap Perhutani yang dinilai lamban merespons.
“Perhutani tidak boleh tutup mata. Gunung Karangbokor berada dalam kawasan hutan Perhutani Bayah Timur, Panyawungan, Lebak Selatan. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi bencana ekologis besar bagi masyarakat,”** tambahnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Lebak dari Fraksi Golkar Komisi III, Sarkiman, menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Besok saya akan koordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebak untuk menentukan jadwal inspeksi ke lapangan. Kami juga akan mendatangi kantor Perhutani untuk minta klarifikasi—apakah ada izin atau tidak,” kata Sarkiman melalui pesan singkat.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat adat dan para aktivis lingkungan masih menanti tindakan tegas dari aparat dan pemerintah daerah untuk menghentikan kerusakan yang semakin meluas di wilayah adat suku Baduy.
*Heru Kz
