Teropongpost, Jakarta – Satu tahun terlalu singkat untuk mengukur berhasil pemerintahan Prabowo. Rezim Prabowo memiliki agenda strategis (Asta Cita). Tetapi keberhasilan rezim pemerintahan menyelenggarakan agenda strategis, tergantung cara cermat rezim pemerintah merespon isu dan tuntutan publik.
Pemerintah harus memiliki sektor kunci sebagai saluran resolusi yang dapat diandalkan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) salah satu institusi strategis yang dapat digunakan oleh rezim pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya ialah bagaimana POLRI menjadi sektor kunci yang menentukan keberhasilan rezim pemerintahan Prabowo?
Jawabannya sangat gambang! Salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo adalah ketahanan pangan. Program pemerintah dalam agenda strategis ketahanan pangan salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG sangat berdampak di masyarakat, namun memiliki persoalan yang krusial yaitu keamanan dan kesehatan. Maka Polri harus dilibatkan!
REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN: POLRI SEKTOR STRATEGIS
Pemerintahan Prabowo sebenarnya diwarisi masalah yaitu krisis kepercayaan publik oleh rezim pemerintahan sebelumnya.
Persoalan ini bukan hanya sebagai tantangan dan hambatan saja, tetapi juga sebagai peluang untuk pembuktian. Bukti konkrit krisis kepercayaan publik ini ialah adanya tagar #resetIndonesia dan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Berdasarkan tagar dan tuntutan rakyat tersebut, maka pemerintah memiliki dua persoalan. Pertama, tata kelola dan kebijakan pemerintah harus dibenahi secara sistemik. Artinya kebijakan pemerintah tidak menguntungkan segelitir elite dan golongan tertentu.
Kedua, pemerintah memiliki masalah pada integritas dan penyalagunaan kekuasaan. Bukan lagi rahasia umum, akuntabilitas, transparansi dan profesionalitas dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Tugas Presiden harus dapat mengentaskan persoalan tersebut karena mempengaruhi agenda strategis rezim pemerintahannya.
Pemerintahan saat ini sedang menjalankan program strategis nasional, maka perlu untuk tetap menjaga dan menjamin stabilitas dan akuntabiltas dari publik. Kasus keracunan dan dugaan korupsi dalam program MBG saat ini mengkonfirmasi tagar dan berbagai tuntutan publik.
Terdata sejauh ini sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG yang ditemukan di puluhan kota dan kabupaten yang tersebar di 16 Provinsi. Kemudian dugaan temuan KPK bahwa anggaran MBG dikorupsi. Hal ini menunjukan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
Bahkan publik mempresure program strategis MBG untuk dievaluasi dan diberhentikan. Tentu desakan dan presure ini sebagai pukulan awal rezim pemerintah dalam pelaksanaan program pada agenda strategis nasionalnya.
Maka pemerintahan Prabowo harus memberikan jaminan pada program strategisnya. Pemerintah perlu pertimbangkan untuk melibatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Melibatkan Polri dalam program strategis nasional sebagai langkah utama untuk menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik. Polri tidak hanya sebagai benteng, tetapi juga sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjamin program strategis nasional.
Keterlibatan Polri untuk menguraikan masalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah terutama pada sektor penegakkan hukum yaitu keamanan dan keadilan. Polri tidak hanya sebagai penjaga integritas atau akuntabilitas, namun memberikan jaminan dan kepastian keadilan dan keamanan.
PERAN POLRI DALAM KEAMANAN DAN KEADILAN
Memastikan keadilan dan keamanan dalam program strategis nasional Prabowo adalah tujuan utama keterlibatan Polri. Sebagai penegak hukum, Polri akan mengawal program pemerintah melalui dua cara. Pertama, Polri melakukan early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan, penyelewengan, atau ancaman keamanan sejak dini.
Peran tersebut karena Polri memiliki isntrumen lengkap seperti Satuan Kerja Intelkam, Kortas Tipikor, Bareskrim. Instrumen Polri dapat melakukan deteksi dini dan pengawasan terhadap penyelewengan dana dari program strategis nasional. Peran ini memungkinkan zero masalah keracunan dan sunat anggaran program MBG.
Kedua, supremasi hukum. Polri memiliki tugas untuk menjamin keamanan dan keadilan, maka Polri harus melakukan penegakkan hukum yang berorientasi humanis, bukan represif dengan fokus pemberantasan korupsi dan menjamin kebebasan sipil.
Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah harus mendukung dan memberikan ruang kepada Polri dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset oleh DPR dan bersinergi dengan Kejaksaan/KPK dalam penindakan kasus korupsi.
Sementara dalam memberikan jaminan kebebasan sipil, Polri menjadi bagian penting dalam melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat (demonstrasi) sesuai UU, dengan mengedepankan negosiasi dan pendekatan humanis sebagai protokol utama.
Maka sebenarnya, kasus keracunan dalam program MBG akibat dari sempitnya peran keamanan dan keadilan. Keracunan tidak sekedar sebagai masalah rendahnya standar kebersihan/higienis dan pengawasan kualitas bahan baku. Namun karena tidak adanya pengawasan dan pengontrolan yang aman dan terukur terhadap rantai program MBG.
PRESIDEN PERLU REFORMASI KULTURAL PADA POLRI
Walaupun dalam artikel ini Polri didorong untuk terlibat dalam agenda program strategis, tetapi Polri perlu untuk dipastikan telah sesuai tuntutan publik. Pemerintah harus melakukan reformasi kultural pada Polri agar kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat.
Reformasi kultural merupakan self correction. Polri dalam menjaga keamanan dan penegakkan keadilan harus bergeser dari alat keamanan yang bersifat memaksa (koersif), menuju supremasi nilai sipil yaitu fasilitator pelayanan hukum dan pelayanan publik (humanis).
Reformasi kultural pada Polri dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu akuntabiltas internal dan kolaborasi eksternal. Akuntabiltas internal, bahwa Polri harus mereformasi diri dengan zero toleransi terhadap pelanggaran kode etik untuk perbaikan citra publik. Polri harus melakukan penguatan pada Propam dengan anggaran dan independensi untuk menindak pimpinan dan anggota yang bermasalah.
Kolaborasi eksternal yaitu Polri harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam perbaikan kelembagaan secara aktif dan transparan. Oleh sebab itu, Pemerintah harus memfasilitasi termasuk dengan Komisi Reformasi Polri Independen (jika dibentuk) untuk mentransformasi Polri baru yaitu berbudaya humanis.
Jadi keberhasilan rezim Prabowo kedepan dengan agenda strategisnya dapat diukur dari kemampuannya memenuhi dahaga publik. Respon pemerintah menentukan kepuasaan dan kesukaan publik kepada rezim pemerintah.
Termasuk cara mencegah dan mendeteksi persoalan dalam pelaksaaan kebijakan strategis pemerintah. Jadi Polri tidak hanya membantu mengamankan program pemerintah, tetapi juga secara fundamental memulihkan krisis kepercayaan publik.
Oleh : DR. TASRIF M. SALEH, SH., MH.
PENASIHAT INPOIN CENTER & AKADEMISI UNIVERSITAS JAYABAYA
