Teropongpost, Kabupaten BOGOR – Ketua Umum NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), Rizwan Riswanto, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Pemkab Bogor. Hal ini dipicu oleh adanya kontradiksi antara narasi kemakmuran yang sering digaungkan bupati dengan realitas finansial daerah yang dikabarkan tengah mengalami kekosongan kas, sehingga berdampak pada Kontraktor yang ratusan proyek tahun anggaran 2025 yang belum terbayar khususnya Di Dinas PUPR.
Menurut Rizwan, seruan ketertiban dan keamanan yang sering disampaikan kepala daerah menjadi tidak relevan ketika kewajiban dasar pemerintah kepada mitra kerja dan masyarakat terhambat. Ia menilai para kontraktor dan pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan tidak bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan slogan atau pidato heroik di atas panggung.
Kritik ini mencuat menyusul beredarnya video Bupati Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, yang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan demi mewujudkan Bogor yang adil dan makmur. Namun, Rizwan memandang narasi tersebut hanyalah pencitraan semata karena tidak sejalan dengan kondisi birokrasi yang sedang menghadapi persoalan finansial serius atas keterlambatan pembayaran kepada Kontraktor. Baginya, keamanan yang hakiki mencakup kepastian hukum dan kepastian pembayaran dari negara.
Rizwan juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, yang disebutnya harus bekerja ekstra keras untuk memadamkan api persoalan kas kosong ini.
Ia mengibaratkan kondisi Pemkab Bogor saat ini seperti sebuah kapal yang terlihat tenang di permukaan, namun ruang mesinnya sudah mulai kemasukan air.
KBB memperingatkan bahwa jika keterlambatan pembayaran ini terus berlarut, hal tersebut berpotensi memicu keresahan sosial yang nyata.
Kondisi di mana kontraktor kecil menjerit dan pekerja harian tidak mendapatkan gaji dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas daerah. Ia mendesak agar Pemkab Bogor bersikap transparan mengenai kondisi keuangan daerah dan segera menghadirkan solusi konkret daripada sekadar memberikan instruksi melalui mikrofon.
Sebelumnya, sejumlah kontraktor dilaporkan mendatangi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk menagih hasil pekerjaan mereka yang telah selesai 100 persen.
Berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, kendala utama belum terbayarkannya kewajiban tersebut dikarenakan posisi uang kas daerah Kabupaten Bogor yang sedang kosong.
