Teropongpost, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti fenomena mencolok di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, di mana lima kepala dinas tercatat memiliki kekayaan yang jauh melampaui Gubernur Banten terpilih, Andra Soni.
“Fakta yang sangat fenomenal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan di Banten,” ujar Uchok dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (11/2/2025).
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lima kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memiliki kekayaan mencolok:
- Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 24 miliar tanpa tanggungan utang.
- Arlan Marzan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 12 miliar setelah dipotong utang sebesar Rp 147 juta.
- Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaporkan kekayaan senilai Rp 8,7 miliar tanpa utang.
- Deden Apriandhi Hartawan, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, memiliki total kekayaan Rp 7,7 miliar, termasuk aset berupa kendaraan mewah seperti Jeep Rubicon dan Toyota Alphard.
- Septo Kalnadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, tercatat memiliki total harta Rp 5 miliar setelah dikurangi utang Rp 454 juta.
Sementara itu, Gubernur Banten terpilih, Andra Soni, yang akan dilantik pada 20 Februari 2025, hanya memiliki kekayaan sebesar Rp 2,9 miliar dengan utang Rp 500 juta. Perbedaan mencolok ini menuai kritik tajam dari Uchok Sky.
“Ini sungguh ironis. Seorang gubernur yang akan memimpin daerah hanya memiliki kekayaan Rp 2,9 miliar, sementara lima kepala dinas bisa mengantongi kekayaan belasan hingga puluhan miliar rupiah. Pertanyaannya, dari mana sumber kekayaan mereka? Apakah semuanya benar-benar berasal dari penghasilan sah atau ada indikasi penyalahgunaan wewenang?” tegas Uchok.
Uchok pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan verifikasi terhadap kekayaan para pejabat tersebut. “KPK harus turun tangan! Biar rakyat Banten tahu, sumber kekayaan mereka dari mana,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks kesejahteraan rakyat Banten.
“Kita bicara tentang kepala dinas yang memiliki aset puluhan miliar, sementara buruh di Banten masih harus bertahan hidup dengan UMK tertinggi hanya Rp 5,1 juta per bulan. Apakah para pejabat ini benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya memperkaya diri sendiri?” ujarnya dengan nada geram.
Uchok juga menyoroti bahwa lonjakan harta kekayaan para pejabat ini berpotensi menjadi indikasi adanya praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam birokrasi.
“Kalau mereka memang jujur dan bersih, ayo buka semua sumber kekayaannya secara transparan! Jangan sampai rakyat hanya melihat janji-janji perubahan, sementara elite birokrasi tetap asyik mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli kondisi masyarakatnya,” tambahnya.
Dengan kepemimpinan baru di Banten, Uchok mendesak Andra Soni untuk benar-benar merealisasikan visinya tentang pemerintahan yang bersih dari korupsi.
“Jika Banten benar-benar ingin berubah, maka reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama. Jangan biarkan pejabat yang duduk di kursi pemerintahan malah menjadi beban bagi rakyat,” pungkasnya.
Baca berita dan informasi menarik lainnya dari teropongpost.id di Google News.
