Deri menambahkan, Garda Tipikor Indonesia dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Menteri Keuangan selaku pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan, guna meminta klarifikasi sekaligus evaluasi administratif atas jabatan ASN yang bersangkutan.
Sorotan ini, lanjut Deri, menjadi semakin relevan mengingat Kementerian Keuangan dikenal sebagai institusi dengan tingkat remunerasi dan tunjangan kinerja ASN tertinggi dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya.“Kita berbicara tentang kementerian dengan sistem kesejahteraan ASN paling tinggi. Konsekuensinya, standar integritas dan konsistensi penerapan Sistem Merit juga harus berada pada level tertinggi. Ketika ASN berstatus tersangka masih menduduki jabatan struktural strategis, bahkan mengalami perpindahan jabatan, publik wajar mempertanyakan bagaimana Sistem Merit dijalankan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemberhentian sementara atau pembebastugasan dari jabatan struktural bukan merupakan bentuk penghukuman pidana, melainkan langkah administratif untuk menjaga akuntabilitas institusi sekaligus melindungi hak semua pihak, termasuk KDJ ASN yang bersangkutan, hingga proses hukum memperoleh kepastian.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kementerian Keuangan terkait adanya evaluasi administratif atas jabatan ASN pajak tersebut.
Kasus ini kembali menegaskan keterkaitan erat antara penegakan hukum pidana dan tata kelola ASN, khususnya di kementerian strategis pengelola keuangan negara.
Publik pun berharap penerapan Sistem Merit tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan secara konsisten melalui kebijakan kepegawaian yang berintegritas dan berkeadilan.
